Bengkulu- Wakil Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Warsi meminta masyarakat daerah ini, khususnya yang tinggal di daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menunjukan partisipasinya dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan kasus Stunting.
Dalam pelaksanaan penurunan stunting, pemerintah daerah (pemkab) setempat telah mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan penurunan stunting. Wujud dari implementasi tersebut, adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat kabupaten hingga tingkat desa, tim pendamping keluarga (TPK) di tiap desa dan kelurahan.
Selain itu juga telah memperkuat desa sebagai kampung keluarga berkualitas (KB) untuk mengembangkan progam dapur sehat atasi stunting (dashat). Kabupaten Mukomuko, saat ini memiliki 148 desa, dan tiga kelurahan. Disejumlah desa dan kelurahan di daerah ini telah terdapat tim pendamping keluarga.
“Berbagai langkah kita lakukan untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Mukomuko, karena masih terbilang tinggi sekitar 22,2 persen (SSGI) 2021,” kata Wakil Bupati Mukomuko, Warsi kepada wartawan disela kampanye percepatan penurunan stunting bersama anggota Komisi IX DPR-RI, Elva Hartati di Lapangan Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Majunto, Mukomuko, Rabu (19/10/2022).
Ia mengatakan, dalam aksi konvergensi penurunan stunting, pemerintah daerah setempat telah menggandeng beberapa pihak baik swasta maupun pemerintah untuk berkolaborasi guna menurunkan kasus stunting di daerah ini kedepannya.
Untuk menurunkan angka stunting, katanya selain pemerintah melakukan berbagai langkah dan programnya, dirinya turut mengimbau warga agar memanfaatkan media sosial (Medsos) sebagai media semua segmen untuk menggaungkan program penurunan stunting.
“Kami mengajak segenap masyarakat untuk memanfaatkan medsos dalam mensosialisasikan program pemerintah, khususnya penurunan stunting. Pasalnya medsos medianya semua kalangan dan itu akan lebih efektif dalam mengedukasi keluarga-keluarga,” ujar Wabup.
Selain itu, Pemkab Mukomuko juga menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk menekan kasus anak menikah usia anak. Hal ini dilakukan semuanya bermuara pada penurunan kasus stunting.
Pemda bersama-sama pihak swasta di Mukomuko juga ikut menangani stunting melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab pihak swasta dalam membangun kualitas penduduk di daerah.
Intervensi Sensitif
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR-RI, Elva Hartati, mengatakan, dalam pencegahan potensi stunting perlu dilakukan intervensi sensitif yaitu mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
Pasalnya, penyebab stunting tidak hanya kekurangan gizi semata, tapi juga disumbang oleh lingkungan yang tidak sehat.
Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting, katanya. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali, kata politisi PDIP ini, sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya.
Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan yang tidak sehat, sebutnya.
Ia mengharapkan dengan kampanye yang tengah dilakukan ini dapat menekan potensi risiko stunting yang ada di Mukomuko. Berdasarkan hasil PK 21 BKKBN bahwa keluarga berisiko stunting di daerah ini mencapai 26.465 keluarga, pungkasnya. (irs)
