Bengkulu – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu berkolaborasi bersama Komisi IX DPR-RI melakukan sosialisasi percepatan penurunan stunting di daerah yang berpotensi tinggi terhadap risiko stunting.
Salah satu daerah dinilai berpotensi tinggi berisiko stunting adalah Desa Dusun Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Kolaborasi dua lembaga pemerintah itu juga menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara untuk mengampanyekan pencegahan stunting dari sektor hulu. Hal ini dilakukan dalam upaya memutus mata rantai stunting di Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya desa terpencil.
Kampanye percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan di Desa Dusun Jabi, Kecamatan Napal Putih, pada Selasa (18/10/2022). Kecamatan Napal Putih saat ini berpenduduk sebnayak 2.254 keluarga, sekitar 1.389 KK di antaranya berpotensi risiko stunting (PK-21).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi, disela kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Dusun Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara tersebut.
Dikatakan berpotensi risiko stunting di antaranya disebabkan fasilitas lingkungan yang tidak sehat, keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, keluarga tidak memiliki jamban yang layak dan juga terdapat keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni.
Selain dengan status potensi tinggi risiko stunting, Desa Dusun Jabi merupakan salah satu wilayah terpencil dengan akses masuk ke desa tersebut, cukup sulit dengan medan jalan tanah liat dan bebatuan.
Hadir dalam sosialisasi di Desa Dusun Jabi itu, di antara lain Kepala BKKBN Bengkulu, Rusman Effendi, anggota Komisi IX DPR-RI dari dapil Bengkulu, Elva Hartati, Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Bengkulu, Arsyad, Kepala Dinas DP3APPKB Bengkulu Utara, Adifitridin, Camat Napal Putih Eni Widyastuti, Kepala Desa Jabi, Farmandin.
Elva Hartati mengajak masyarakat daerah ini untuk bergandeng tangan bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera.
Selain itu, dihadapan ratusan peserta sosialisasi percepatan penurunan stunting, politisi PDIP ini menekankan agar keluarga dan masyarakat dapat memahami stunting, termasuk penyebab dan dampaknya yang ditimbulkan stunting.
Stunting secara umum dapat disebut kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun, tambah Elva.
Karena itu, kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bengkulu ini, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan lingkungan yang sehat dimana tersedianya sanitasi dan akses air bersih, kata Elva.
Sementara itu, Camat Napal Putih Eni Widyastuti menyambut baik program pemerintah dalam penurunan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Apalagi langkah yang dilakukan ini menyentuh masyarakat pedesaan, yang sangat bermanfaat terhadap masyarakat untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi di masa datang,” harapnya.(rs)
