Bengkulu-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu Faham Syah menegaskan pelaksanaan program penurunan stunting dan keluarga berencana (KB) adalah program pemerintah dan digerakkan secara bersama yang harus didukung semua komponen.
“Jadi, program tersebut harus berjalan ditengah kondisi apapun untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terkait adanya pelibatan mitra kerja strategis dari BKKBN, yaitu anggota Komisi IX DPR-RI dalam mensosialisasikan program tersebut, patut diapresiasi, karena menggaungkan program dipandang lebih mudah digaungkan oleh tokoh,” ujarnya.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut sah-sah saja untuk menyosialisasikan program nasional, asalkan tidak ada unsur muatan politis yang dapat membuat masyarakat terpolarisasi pada satu tujuan politik.
Dijelaskan, bawaslu berperan dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu, sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Provinsi salah satunya bertugas melakukan koordinasi dengan para stakeholder, yakni dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi program BKKBN yang memerlukan massa jangan ada muatan kampanye politik, lembaga pemerintah tidak diperkenankan untuk berkampanye dan ikut serta mengkampanyekan produk politik,” pintanya.
Meski demikian, katanya dengan adanya pelibatan anggota Komisi IX DPR-RI, Bawaslu Bengkulu akan mengkaji dahulu, apakah masuk dalam pertemuan terbatas dan kegiatan lainnya. Yang terpenting, program pemerintah tetap berjalan, mitra strategis tidak melanggar, dan masyarakat tidak terpolarisasi dengan kegiatan politik.
Dengan harapan Pemilu 2024, dapat berjalan damai, aman dan tertib sehingga menghasilkan produk politik yang bersih, tambah Faham Syah saat menerima kunjungan kerja Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, M. Iqbal Apriansyah, Senin (8/1/2024) lalu.
Iqbal Apriansyah mengatakan, tujuan kunjungan kerjannya ke Bawaslu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi program percepatan penurunan stunting (PPS) dan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Bumi Rafflesia pada tahun 2024, karena kegiatan sosialisasi program penurunan stunting dan Bangga Kencana tahun ini bertepatan dengan tahun politik, sehingga perlu mendapat pengawasan dari Bawaslu terkait dengan sosialisasi dan pengerahan warga penerima manfaat.
Sosialisasi Bangga Kencana dan Stunting melibatkan mitra kerja strategis anggota Komisi IX DPR-RI bersama pemerintah daerah dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, turun ke sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bumi Rafflesia.
Kegiatan tersebut, telah berjalan sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan memberikan pengetahuan masyarakat tentang program pembangunan keluarga serta pentingnya penurunan stunting. Ia menyebutkan, tahun ini sosialisasi program tersebut akan segera digelar awal tahun sebelum kampanye terbuka pemilihan umum 2024.
Untuk itu, pihaknya segera ditindaklanjuti setelah mendapat petunjuk teksis dari Bawaslu tentang syarat pengerahan massa menjelang pemilu dan kampanye terbuka. “Sosialisasi penurunan stunting dan Bangga Kencana melibatkan peserta dari masyarakat umum,” ujarnya.(irs)
