Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan arah pengembangan bisnis PT Bengkulu Mandiri sebagai badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satu peluang yang dikaji ialah kerja sama dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kobema.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026). Rapat dihadiri Komisaris PT Bengkulu Mandiri Ade Wahyuni Hidayati beserta staf, serta sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.
Pejabat yang hadir antara lain Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala UPTD SPAM Kobema, dan Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Air Minum Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
Herwan mengatakan, pengembangan usaha PT Bengkulu Mandiri harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan kajian menyeluruh. Setiap peluang bisnis perlu ditelaah dari sisi regulasi, kewenangan, kelayakan usaha, serta prospek kerja sama agar dapat dijalankan secara profesional.
“PT Bengkulu Mandiri perlu melakukan perencanaan yang matang terhadap lini-lini bisnis yang akan dijalankan ke depan. Setiap rencana usaha harus dikaji dengan baik, mulai dari aspek regulasi, kewenangan, hingga peluang kerja samanya, sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang telah ada,” ujar Herwan.
Menurut dia, pengembangan bisnis BUMD juga harus memperhatikan pembagian kewenangan dengan perangkat daerah terkait. Dengan demikian, peluang usaha yang dipilih dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
Dalam rapat tersebut, SPAM Kobema menjadi salah satu sektor yang dibahas untuk melihat kemungkinan keterlibatan PT Bengkulu Mandiri. Namun, peluang kerja sama itu masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dasar hukum, kelayakan usaha, dan skema kemitraan yang memungkinkan.
Pemprov Bengkulu berharap PT Bengkulu Mandiri dapat menyusun peta jalan pengembangan usaha yang terukur, termasuk menetapkan prioritas bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya. Koordinasi dengan perangkat daerah juga diperlukan agar rencana usaha sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan instansi lain.
Pengembangan BUMD tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, membuka peluang ekonomi, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Pemprov Bengkulu berkomitmen mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu berkembang secara berkelanjutan serta berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Editor : Usmin
