Bengkulu-Bupati Lebong Kopli Ansori mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diliingkup Pemkab Lebong berkewajiban untuk membantu penurunan kasus stunting di daerah ini.
Untuk itu, Bupati Kopli minta agar dipersiapkan data secara akurat, sehingga program kerja dapat mencapai sasaran yang diharapkan menekan angka stunting dii kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong ini.
Hal tersebut diungkapkkan Bupati Kopli Ansori pada rembuk stunting tingkat Kabupaten Lebong, Rabu (22/5/2024). Rembuk tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kabupaten Lebong, di antaranya Wakil Bupati Fachrurrozi, Sekda Mustarani Abidin, Kajari Lebong, Evi Hasibuan, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, serta unsur Forkopimda setempat.
Rapat lintas sektor tersebut, diharapkan dapat melahirkan dua poin penting untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pertama agar melahirkan komitmen bersama mulai dari jenjang bupati, wabup dan unsur Pentahelix hingga pada pemerintah desa dan kedua dapat menghasilkan kesepakatan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Bupati Lebong, Kopli Ansori mengatakan, rembuk tersebut agar menelurkan komitmen bersama, seluruh OPD di Lebong berkewajiban menurunkan stunting, dan untuk mendukung hal ini harus dipersiapkan data yang akurat agar tepat sasaran.
“Siapkan data keluarga yang utuh, berapa jumlah wanita pasca nikah, jumlah bayi lahir dan balita dengan kelompok umur dan apa yang harus dilakukan. Dalam mencegah stunting ini jangan cuma omong-omong,” ujarnya.
Setiap OPD yang terdapat tagging stunting buatlah program prioritas atasi stunting konsep strategi-strateginya. Penanganan program nasional tersebut agar dilakukan intervensi spesifik dan sensitif.
“Penanganan dan pencegahan stunting di Lebong agar dilakukan secara serius oleh semua instansi dengan memberikan intervensi sensitif dan spesifik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari mengatakan, rembuk stunting merupakan salah satu instrumen konvergensi penurunan stunting di daerah yang bertujuan untuk mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran penurunan stunting agar lebih sistematis, terpadu dan berkelanjutan.
Selain itu, dapat dijadikan instrumen pemerintah daerah untuk mendorong konvergensi intervensi layanan penurunan stunting antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting.
Pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kerja pada setiap level pemangku kepentingan.
Rembuk stunting di tingkat kabupaten dapat menjadi dasar pengintegrasian program, kegiatan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran serta sebagai bahan publikasi, sosialisasi dan uji publik kebijakan penurunan stunting pada tingkat kabupaten dan kota.
Melalui rebuk tersebut, diharapkan dapat menghasilkan komitmen serta dapat ditindaklanjuti sebagai aksi konvergensi.Sedangkan point lima komitmen Pentahelix cegah stunting Rembuk stunting Kabupaten Lebong menghasilkan lima poin para pihak dalam pencegahan stunting.
Lima point tersebut, yakni memberikan tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dan KIE kepada catin, pemeriksaan ANC bumil minimal sebanyak 6 kali selama hamil, melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dibawah usia dua tahun (baduta), melakukan intervensi spesifik dan sensitif pada balita dan mendukung penuh upaya pencegahan stunting secara konsisten.(ris/min)
