Palembang- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat,Hasto Wardoyo, mengatakan, pihaknya optimistis target penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang dapat dicapai sesuai harapan.
Kepercayaan tersebut, bukan tanpa alasan karena sebelum adanya regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021. Pemerintah telah mampu menekan prevalensi tubuh kekerdilan itu mencapai 3 persen dari angka 24,4 persen menurun pada angka 21,6 persen.
Perpres ini mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting di indonesia, kata Hasto wardoyo kepada wartawan di Palembang, Senin,(3/7/2023).
“Penanganan stunting perlu adanya peran masing-masing lembaga, peran intervensi sensitif dan spesifik. Dimana intervensi sensitif dengan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Sehat lingkungan, dimana lingkungan yang bersih tersedianya jamban sehat, air bersih yang layak konsums, dan intervensi spesifik dimana harus memberikan asupan gizi kepada ibu hamil, ibu pasca melahirkan, bayi dua tahun,” ujar Hasto.
Asupan gizi harus dipastikan sampai kepada sasaran yaitu keluarga berisiko stunting agar tidak melahirkan stunting baru. ” Gizi yang disalurkan harus sampai kepada keluarga dan dipastikan tidak salah sasaran,” tambah Kepala BKKBN Pusat ini.
Untuk sampai atau tidaknya asupan gizi ke sasaran, katanya kepala daerah harus cek ada tidak programnya di daerah yang mengantarkan tepat sasaran pada ibu hamil, baduta. Jangan bantuan itu salah sasaran, yang telah digunakan oleh keluarga lain untuk kebutuhan mubazir atau tidak tepat sasaran seperti belikan rokok, kredit kendaraan, itu tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, bantuan atau program pemeritah tidak sampai kepada ibu hamil dan mulut baduta. “Cukup banyak program penanganan stunting seperti PKH, DD, DAK BOKB, DAK Kesehatan. Semuanya dapat digunakan untuk pencegahan stunting,” pungkas Hasto.
Dijelasakn, banyak Kepala daerah yang belum tahu bahwa penangnan stunting ada uangnya, sehingga anggaran yang tersedia tidak terserap. Dimana serapan DAK pun masih dibawah 10 persen, contohnya Sumsel sendiri punya Rp 35 miliar, yang harus dibelanjakan oleh Puskesmas, belum lagi DD yng dapat digunakan dalam penurunan stunting.
“Kalau tidak sampai jangan harap turun stunting di daerahnya bahkan di tanah air, tapi dengan beberapa program baik daerah maupun pusat diyakini sampai kepada sasaran dan mampu menekan kasus stunting”.
Jadi yang harus dilakukan sekarang ini, pemerintah harus berani belanja karena uang sudah ada (DD,PKH, DAK Kesehatan) mari belanjakan untuk masyarakat keluarga berisiko stunting). Tapi sekarang masih ada pemerintah daerah yang tidak membelanjakan uang rakyat itu, katanya.
PKH itu harus dikawal agar kena sasarannya jangan sampai untuk beli rokok dan penggunaan kebutuhan konsumtif lainnya, kuncinya pemda harus berani belanja untuk program stunting, pinta Hasto.(irs)
