Bengkulu- Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan kasus stunting di Tanah Air, termasuk Bengkulu. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu tahun 2023 melakukan inisiasi dengan menjalin kolaborasi lintas sektor melalui peningkatan perluasan akses dan intensifikasi pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesegatan (Faskes) di daerah ini.
Untuk itu, telah digelar pertemuan peningkatan perluasan akses dan intensifikasi pelayanan KB di faskes tingkat Provinsi Bengkulu. Acara ini dihadiri sekitar 40 orang, mereka berasal dari Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).
Pertemuan tersebut, selain membahas mempercepat penurunan stunting juga membicarakan masalah peningkatan kesehatan ibu dan bayi, kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Nesianto, saat membuka pertemuan peningkatan perluasan akses dan intensifikasi pelayanan KB di faskes tingkat Provinsi Bengkulu, Senin (4/9/2023).
Nesianto mengatakan, digelarnya pertemuan tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dalam upaya mencapai hal tersebut, arah kebijakan nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang dilakukan adalah dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.
Pasalnya pelayanan KB yang berkualitas adalah merupakan hak semua Pasangan Usia Subur (PUS) dan akses pelayanan KB harus terbuka bagi semua lapisan masyarakat, kata Nesianto di depan peserta dari beberapa unsur, tenaga bidan, dokter dan profesional.
Ia menyebutkan, capaian target pembangunan manusia melalui program bangga kencana pada 2022 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kinerja BKKBN sudah on the track untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran pada ibu remaja umur 15-19 tahun/ASFR 15-19 tahun. TFR tahun 2022 berada pada angka 2,11 dan ASFR 15-19 tahun di angka 24,46.
Kendati demikian namun masih terdapat tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama ke depannya yakni menurunkan unmet need pelayanan KB serta meningkatkan kesertaan KB dengan kontrasepsi modern atau prevalensi mCPR dan median usia kawin pertama (UKP).
Oleh karenanya perlu terus dilakukan penataan data yang akurat dan -up to date, penguatan akses pelayanan KB, pembinaan kesertaan ber-KB dan penguatan promosi dan kampanye 21-25 keren, ungkap Nesianto.
Nesianto menambahkan, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP), salah satunya adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan KP.
Tiga program prioritas itu, peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dan kedua adalah Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat. Dari beberapa kebijakan dan strategi yang dituangkan kedalam kegiatan pada Tahun 2023.
Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mencapai target indikator kinerja utama melalui komitmen yang telah tertuang di rapat kerja daerah program Bangga Kencana Provinsi Bengkulu 2023, yaitu dapat menurunnya angka kelahiran total menjadi 2.05 anak per wanita, meningkatnya prevalensi mCPR menjadi 67.76 persen serta menurunnya unmet need pelayanan KB menjadi 11,91 persen.
Selain itu, dapat meningkatnya Persentase Faskes yang siap melayani KB MKJP menjadi 73,21 pesen, meningkatnya persentase kesertaan ber-KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah menjadi 67.89 persen.
Persentase Kehamilan tdak diinginkan menjadi 18.9 peren dan meningkatnya persentase KB pascapersalinan menjadi 38.3 persen.
Ketua Pokja 8 BKKBN Bengkulu, Zainin menyampaikan bahwa peningkatan perluasan akses dan intensifikasi pelayanan KB itu memuat beberapa bertujuan yaitu agar meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terkait di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota.
Meningkatkan koordinasi bagi pengelola KB dalam upaya meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB. Memperkuat koordinasi ditingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB, meningkatkan peran fasyankes, jaringan dan jejaring dalam memberikan pelayanan KB. Ini dilakukan untuk menujudkan capaian target penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.(irs)
