Bengkulu- Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 stunting di Bengkulu berada pada angka 19,8 persen. Angka sebesar itu menunjukkan stunting di Bumi Rafflesia selama setahun ini mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari sebelumnya 22,1 persen.
“Dari hasil SSGI 2022 kasus stunting di Bengkulu, turun pada angka 19,8 persen dari sebelumnya sebesar 22,1 persen,” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi via telepon selular kepada pewarta di Bengkulu, Kamis, (26/1/2023).
Kasus kekerdilan akibat kekurangan gizi kronis pada bayi dua tahun tersebut, juga mengalami penurunan di beberapa provinsi di Tanah Air. Provinsi Bali berada pada angka paling rendah yang mencapai 14 persen. Atas hal itu menempatkan prevalensi stunting nasional sebesar 21,6 persen atau turun dari sebelumnya di angka 24,4 persen pada SSGI 2021.
Ia mengatakan, turunnya prevalensi stunting di daerah ini terjadi atas keberhasilan pemerintah daerah bersinergi bersama sejumlah instansi pemerintah dan masyarakat. Melalui peran intervensi masing-masing institusi, intervensi sensitif dan spesifik.
Terkait hasil SSGI 2022 di tiap kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, Rusman belum merinci prevalensi stunting kabupaten dan kota. Namun, pihaknya tetap meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mencegah berkembangnya potensi stunting kedepan di Bengkulu.
SSGI 2022 dipublis oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja nasional (Rakernas) Bangga Kencana di Auditorium BKKBN RI. Rakernas Bangga Kencana tahun ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu, (25/1/2023), kata Rusman yang mengikuti langsung Rakernas Bangga Kencana 2023 tersebut.
Rusman mengatakan, pada rakernas 2023 pemerintah tetap menempatkan program penanganan stunting masih menjadi prioritas pemerintah tahun ini. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengajak segenap komponen bangsa untuk bergotong royong mengentaskan stunting dan kemiskinan.
Presiden Jokowi mengatakan penanganan stunting menjadi prioritas mengingat dampaknya yang begitu mengkhawatirkan masa depan bangsa. “Dampak stunting ini tidak hanya urusan tinggi badan saja, tapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental dan yang ketiga muncul penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” ujar Presiden Jokowi.
Kerja Bersama
Dalam Rakernas Bangga Kencana 2023, pemerintah menegaskan agar penanganan stunting agar dilakukan secara bersama-sama dalam rangka percepatan peningkatan kualitas SDM. “Kualitas keluarga, kualitas SDM menjadi kunci negara kita berkompetisi dengan negara lain dan sinergitas antara kementerian dan lembaga, pemda, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan swasta ini penting sekali,” kata Rusman mengutif pesan Presiden Jokowi.
Pemprov Bengkulu pada akhir Januari 2023 ini, Gubernur Bengkulu selaku Ketua Pengarah TPPS menggelar rapat bersama sejumlah ketua TP2S kabupaten dan kota serta melibatkan forum koordinasi pemerintahan daerah (forkopimda) provinsi, kabupaten dan kota untuk penanganan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah ini.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Jokowi penanganan kemiskinan dan stunting harus dilakukan secara keroyokan. Pasalnyam, masalah ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saja, kabupaten dan kota, tapi menjadi tanggung jawab sejumlah instasi terkait.
Dalam menggerakkan program tersebut Gubernur Rohidin mengajak forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan peran aktif membantu pemerintah daerah mengentaskan stunting dan kemiskinan melalui peran intervensi sensitif.
“Menangani kemiskinan ekstrem dan stunting tidak mungkin bisa berdiri sendiri, maka harus dilakukan secara keroyokan bersama – sama melibatkan peran kontribusi TNI, Polri, Kejaksaan, Lanal, Binda dan unsur Forkopimda lainnya untuk turut bersinergi mengatasi permasalahan ini,” ujar Gubernur Rohidin.
“Dalam pertemuan ini kita ingin mendapatkan penyampaian laporan atau gambaran dari kabupaten dan kota guna menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Menurut data BPS, pada kurun waktu September 2017 hingga September 2022 kemiskinan Bengkulu menurun, walaupun pada September 2020 sempat kembali meningkat menjadi 15,30 persen akibat pandemi COVID-19 dan pada September 2022 dapat kembali ditekan menjadi 14,34 persen.
“Tahun 2023 ini, Bengkulu masuk dalam 10 provinsi dengan penurunan presentasi angka kemiskinan sebesar 0,28 persen. Di mana angka penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari 74.840 (2021) menjadi 73.330 (2022),” terang Rohidin. (irs)
