Bengkulu- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri memastikan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat daerah ini tanpa korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Sekdaprov Bengkulu, Hamka Sabri saat
rapat koordinasi (Rakor) diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diikuti peserta dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, Kamis (7/10/2022).
Ia mengatakan, Provinsi Bengkulu, memastikan untuk selaku berkomitmen sebagaimana yang diamanahkan pada sektor pelayanan kesehatan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah ini. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran untuk sektor kesehatan lebih dari 10 persen dari total APBD Provinsi Bengkulu.
“Dari sisi program, kita tidak hanya mengandalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja, juga melalui Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS). Dimana program ini semata-mata agar masyarakat yang tidak tercover program JKN, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya seperti dilasir RRI.CO.ID.
Seiring dengan itu, katanya Pemprov Bengkulu, tetap terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan tentunya tanpa dengan tindakan korupsi. “Sebenarnya pejabat kita sudah ngeri bermain-main anggaran pada sektor kesehatan. Meskipun demikian pengawasan terus kita optimalkan, salah satunya dengan menguatkan fungsi inspektur atau APIP,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Wilayah I Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Edi Suryanto mengatakan, sebagaimana peraturan, alokasi anggaran pada sektor kesehatan ini minimal 10 persen dari total APBD. “Di Bengkulu kita melihat sudah lebih dari itu. Tentu komitmen yang baik, tapi juga harus disertai tanpa korupsi
dalam realisasinya,” tukasnya.(min)
