Bengkulu- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, mengalokasikan dana desa (DD) untuk menekan kasus stunting di daerah ini. Hal ini dilakukan Pemkab Bengkulu Tengah sebagai wujud nyata mendukung pembangunan kependudukan pencegahan stunting.
“Dana Desa yang dikucurkan dapat digunakan untuk keperluan membeli bahan pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting, seperti penyediaan makanan tambahan bagi bayi dua tahun, ibu hamil dan menyusui,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Tengah, Tomi Marisi kepada wartawan usai mengikuti audiensi Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN Pusat, Nopian Andusti dengan Bupati Bengkulu Tengah, Heriyandi Roni dan jajaranya, di Kantor Pemkab Bengkulu Tengah, Senin (11/7/2022).
Dijelaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan bersih, sehat dan mengedukasi masyarakat perdesaan tentang penyiapan gizi di lingkungan, seperti tanam sayur, budi daya ikan, dan sebagainya.
Sedangkan besaran dana desa yang dapat digunakan untuk program penurunan kasus stunting berbeda-beda tiap desa, karena disesuaikan dengan anggaran dan jumlah keluarga yang berisiko stunting di desa bersangkutan. “Jadi, besaran dana desa yang dapat digunakan untuk stunting setiap desa tida sama,” ujarnya.
Tomi menambahkan, sebenarnya Pemkab Bengkulu Tengah, sejak setahun lalu telah mengalokasikan dana desa untuk intervensi kasus stunting di daerah ini. “Program ini telah berjalan baik, dan fokus kegiatan pada pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting,” ujarnya.
Dinas PMD Bengkulu Tengah, kata Tomi telah mendata jumlah keluarga yang berisiko stunting mencapai 16.000 keluarga (KK), tersebar di 143 desa dan kelurahan. Dari jumlah desa dan kelurahan itu, ada sekitar 16 desa menjadi lokasi fokus penanganan stunting di Bengkulu Tengah.
Selain itu, di Bengkulu Tengah juga terdapat sebanyak 32 desa status kumuh. Desa ini tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di kabupaten pemekaran Bengkulu Utara.
Tomi menambahkan, pemda sangat keseriusan dalam pencegahan kasus stunting di daerah ini, dimana pada 2023 mendatang DD tersebut akan lebih fokus dalam hal pemberian makan gizi lengkap bagi keluarga berisiko terpapar stunting,” ujarnya.
Untuk lebih tepat sasaran dalam pengentasan stunting, kata Tomi, pihaknya akan meningkatkan koordinasi bersama lembaga teknis lainnya, seperti Dinas OPD KB, Dinkas Kesehatan dan instansi lainnya, sehingga akan mendapatkan data yang betul-betul valid dari instansi teknis dan serapan DD benar-benar tepat sasaran.
Kampanye Stunting
Sementara itu, Deputi KS-PK BKKBN Nopian Andusti, dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu pada awal pekan kedua Juli 2022 menggelar roadshow di tiga kabupaten, yakni. Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Rejang Lebong dalam rangka kampanye percepatan penurunan stunting kepada TP2S di daerah tersebut.
Mantan Sekda Provinsi Bengkulu ini mengimbau kepada pemkab agar dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di wilayah tersebut, sehingga dapat mengurangi beban daerah dan sekaligus bentuk tanggungjawab swasta terhadap masyarakat lingkungan.
Keluarga berisiko stunting, katanya menjadi prioritas adalah keluarga yang memiliki remaja, ibu hamil, menyusui serta keluarga memiliki baduta yang tinggal di rumah tidak layak huni.(rs)
