Deputi BKKBN Nopian Andusti Ajak Pemda Gandeng Dana CSR Intervensi Stunting

oleh -207 Dilihat

Bengkulu- Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) Pusat, Nopian Andusti mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan untuk mengintervensi stunting.

Penanganan stunting secara bersam itu, sebagaimana implementasi amanat Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang diawali terbentuknya TPS dan TPK di sejumlah daerah hingga desa. Sebagaimana diketahui pada awal tahun ini, telah terbentuk 100 persen Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) di Provinsi Bengkulu, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, kata Nopian Andusti ketika beraudiensi dengan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Heriyandi Roni, Senin, (11/7/2022).

Dijelaskan Nopian, di Kabupaten Bengkulu Tengah, telah terbentuk sebanyak TP2S dengan rincian 1 di tingkat kabupaten dan 11 TP2S di tingkat kecamatan, serta 143 di tingkat desa dan kelurahan. Selain TP2S sebagai kekuatan daerah dalam menurunkan prevalensi stunting. Pemerintah melalui BKKBN telah membentuk tim pendamping keluarga yang terdapat di sejumlah Desa dan kelurahan, sehingga dengan adanya kelompok pendukung di tingkat perdesaan diharapkan mampu menekan angka stunting di Bengkulu Tengah.

Dimana target penurunan prevalensi stunting tahun 2024 adalah sebesar 14 persen. Berdasarkan data studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi angka stunting Provinsi Bengkulu adalah 22,1 persen. Angka ini memang betul masih dibawah angka nasional yaitu 24,4 persen.

Rincian angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu, tertinggi berada di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 26 persen, Kabupaten Bengkulu Tengah 25,5 persen, Kabupaten Seluma 24,7 persen, Kabupaten Lebong 23,3 persen, Kabupaten Kepahiang 22,9 persen, Kota Bengkulu 22,2 persen, Kabupaten Mukomuko 22,2.
Sementara di Kabupaten Bengkulu Selatan 20,8 persen dan Kabupaten Bengkulu Utara 20,7 persen. Sedangkan angka pravalensi stunting terendah di Bengkulu berada di Kabupaten Kaur hanya sebesar 11,3 persen.

Sebagaimana tertuang dalam stranas percepatan pencegahan stunting tahun 2018–2024, lokus stunting di Provinsi Bengkulu, dimulai di Kabupaten Kaur tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Bengkulu Utara, dan tahun 2020 dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma.

Sampai dengan tahun 2021, terdapat empat kabupaten lokus stunting di Bengkulu, yaitu Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara, Seluma dan Kabupaten Bengkulu selatan. Trhitung mulai tahun 2022, seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia menjadi lokus stunting, yaitu sebanyak 514 kabupaten dan kota.

Demikian halnya di Provinsi Bengkulu, sebanyak 10 kabupaten dan kota menjadi lokus stunting. Target penurunan stunting di Provinsi Bengkulu pada 2024 mencapai 12,55 persen dari angka 22,1 persen.

“Jika kita hitung maka 3-4 persen angka yang harus dicapai setiap tahunnya. Target pertahun yang harus dicapai setiap kabupaten yang paling tinggi adalah kabupaten Rejang lebong dan yang paling kecil adalah Kabupaten Kaur. Hal ini mengacu pada data awal (data SSGI tahun 2021),” ujarnya.

Bapak Asuh Stunting

Target untuk Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 14,14 persen hingga tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan secara konvergensi. Dalam Perban 12 tahun 2021, disebutkan dua pendekatan dalam percepatan penurunan stunting, yaitu pencegahan dan penanganan.

Pencegahan dilakukan dengan pendekatan keluarga yaitu pencegahan stunting dari hulu. Mulai dari calon pengantin, pendampingan masa hamil serta pendampingan pasca persalinan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga (tpk) yang terdiri dari unsur TP PKK, Bidan dan kader KB.

Sementara penanganan dilakukan terhadap anak dengan kasus stunting, yaitu dengan memperbaiki status gizinya dengan cara pemberian paket makanan tambahan (PMT). Karena pola kerja penurunan stunting adalah bergotong royong, maka BKKBN mengajak mari menjadi “Bapak Asuh Anak Stunting.”

“Saya yakin jika seluruh pejabat di Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam enam bulan atau beberapa bulan kedepan menjadi bapak asuh anak stunting, maka saya yakin status gizi anak akan membaik,” ujarnya.

Novian ptimistis bahwa dalam penanganan stunting akan cepat berhasil melalui bantuan menggunakan dana desa dan CSR dari lembaga swasta.(rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.