Bengkulu- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluaga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Evaluasi yang mengangkat tema “Akuntabilitas Pogram Bangga Kencana Dalam Akselerasi Penurunan Stunting” itu sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Nesianto, dalam sambutannya pada rapat Evaluasi Program Bangga Kencana Provinsi Bengkulu Tahun 2022, di Bengkulu, pekan kedua Desember 2022 ini.
Rapat evaluasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Hamka Sabri. Hadir dalam acara ini, antara lain sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta pejabat di lingkup BKKBN Provinsi Bengkulu.
Nesianto menyampaikan, pelaksanaan program penurunan stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021, BKKBN telah diberi mandat sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting.
Implikasi dari perpres tersebut adalah pembentukan tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan. Target penurunan stunting tingkat nasional pada 2024 sebesar 14 persen.
Sementara hasil pemantauan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019, angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu sebesar 26,9 persen. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 22,1 persen pada 2021. Sementara target angka prevalensi stunting provinsi tahun 2022 sebesar 18,84 persen dan 12,55 di tahun 2024.
Sebagai upaya penurunan stunting, BKKBN telah menyusun rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting untuk selanjutnya dapat diimplemantasikan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, ujar Nesianto.
Sementara itu, Sekdraprov Bengkulu Hamka Sabri saat membuka rapat Evaluasi Program Bangga Kencana Tahun 2022 menyampaikan bahwa program Bangga Kencana merupakan program yang amat strategis untuk menekan stunting dan kemiskinan.
Karena, kata Hamka, Bangga Kencana itu diibaratkan pohon pokok pemecahan masalah di negeri ini. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan maupun stunting harus mengantongi dahulu data riil secara by name by address, agar dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran.
“Data itu menjadi sasaran tembak untuk menyasar pokok permasalahan tentang kependudukan. Jadi, data kependudukan harus dibuka secara transparan, dan jangan ditutup-tutupi sehingga dapat menyelesaikan pokok persoalan secara tuntas.
Selain data akurat tentang kemiskinan dan stunting, kata Hamka, dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan bantuan fisik. Akan tetapi yang lebih tepat harus menghadirkan investor masuk ke Bengkulu untuk menyediakan lapangan kerja agar tumbuhnya perekonomian.
Menurut dia, untuk hal itu diperlukan adanya kesadaran dari semua elemen masyarakat untuk merubah perilaku untuk berpikir positif. Misalnya, program pemerintah untuk membuka konektifitas Bengkulu menjadi daerah tujuan bagi masyarakat luar.
“Bengkulu terdapat destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan daerah lain, seperti beberapa titik destinasi wisata alam yang berada di kabupaten dan kota di provinsi ini,” ujarnya.(irs)
