Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto di bidang kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.
Hal tersebut dibahas dalam rapat Inventarisasi Data Perusahaan Crude Palm Oil (CPO) di Provinsi Bengkulu yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (13/7/2026).
Dalam arahannya, Mian menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar sebagai lokasi pembangunan pabrik biodiesel karena didukung ketersediaan bahan baku berupa minyak kelapa sawit mentah (CPO). Potensi tersebut juga sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan kawasan industri di Pulau Baai.
“Potensi pembangunan pabrik biodiesel sangat besar karena bahan bakunya tersedia di Bengkulu. Ini juga sejalan dengan program Bapak Gubernur dalam mengembangkan kawasan industri Pulau Baai. Karena itu, rapat hari ini menjadi langkah awal untuk menyinkronkan pencatatan, observasi, dan pengumpulan data oleh seluruh OPD terkait,” ujar Mian.
Biodiesel B50 merupakan bahan bakar untuk mesin diesel yang terdiri atas campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbahan baku minyak kelapa sawit dan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Wakil Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap perusahaan kelapa sawit dan aktivitas ekspor CPO di Provinsi Bengkulu.
“Pengumpulan data ini harus segera diselesaikan karena merupakan bagian dari dukungan kita terhadap program Presiden Republik Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Bapak Gubernur untuk melakukan pemaparan kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat. Harapannya, apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan pabrik biodiesel di Bengkulu dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027,” tegas Mian.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat mengambil peran strategis dalam mendukung program kemandirian energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri kelapa sawit yang berdampak pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
