Bengkulu– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mendorong penguatan ekosistem komoditas kelapa olahan melalui perluasan akses pembiayaan dan sinergi lintas pemangku kepentingan.
Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi hilirisasi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat daya saing kelapa di Provinsi Bengkulu.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Bengkulu” di Aula Singaran Pati Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, instansi vertikal, pelaku usaha agribisnis, asosiasi petani, dan lembaga jasa keuangan (LJK).
Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Murtaza, yang mewakili Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, mengatakan pengembangan ekosistem kelapa olahan berpotensi mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan produk bernilai tambah.
“Kami melihat peluang pengembangan ekosistem kelapa olahan untuk meningkatkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk bernilai tambah. Ini tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai unit usaha dalam mengembangkan produk turunan kelapa,” kata Murtaza.
Menurut dia, pengembangan ekosistem tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
Berdasarkan data sektor perkebunan rakyat 2024 yang tercantum dalam kerangka acuan kegiatan, luas perkebunan kelapa di Bengkulu mencapai 8.761 hektare dengan produksi 7.091 ton. Bengkulu Utara menjadi sentra produksi terbesar dengan 2.049 ton, disusul Seluma 1.268 ton dan Kaur 1.181 ton.
Potensi tersebut dinilai perlu dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan industri pengolahan. Selama ini, sebagian hasil panen masih dipasarkan dalam bentuk kelapa bulat atau kopra.
Padahal, kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti sabut kelapa, briket tempurung, air kelapa kemasan, dan Virgin Coconut Oil (VCO).
Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Fitri Aryati, S.ST., M.Si., mengatakan Bengkulu masih termasuk dalam 10 provinsi dengan produktivitas kelapa terendah secara nasional.
Karena itu, perbaikan tata kelola perkebunan rakyat diperlukan, mulai dari penggunaan bibit berkualitas, pemupukan, pemeliharaan tanaman, hingga pengendalian hama dan penyakit.
“Provinsi Bengkulu masih termasuk dalam sepuluh provinsi dengan produktivitas kelapa terendah secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa rakyat untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Fitri.
Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ir. Suharyanto, S.Pt., M.Si., menilai kelapa memiliki potensi pengolahan yang luas. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi.
“Satu pohon kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi beragam produk bernilai tambah. Tidak hanya untuk sektor pangan dan kesehatan, kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak serta dikembangkan menjadi berbagai produk industri rumah tangga dan UMKM,” kata Suharyanto.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah tantangan pengembangan ekosistem kelapa turut diidentifikasi, antara lain kebutuhan peremajaan tanaman, kelembagaan petani yang perlu diperkuat, keterbatasan fasilitas pengolahan, infrastruktur, dan akses pasar.
Di sisi lain, peningkatan produktivitas, penguatan sentra produksi, dan pengembangan produk turunan membuka peluang untuk mempercepat hilirisasi komoditas kelapa di Bengkulu.
Perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolahan kelapa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui business matching atau penjodohan usaha dengan lembaga jasa keuangan, penyediaan skema pembiayaan sesuai karakteristik usaha, serta penguatan dukungan penjaminan dan asuransi pertanian.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi petani, dan lembaga jasa keuangan dalam memperkuat rantai pasok kelapa dari hulu hingga hilir.
OJK Provinsi Bengkulu terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor jasa keuangan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, memperkuat usaha produktif, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan.
Melalui penguatan akses pembiayaan dan pengembangan industri pengolahan, komoditas kelapa diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan dari hasil perkebunan, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Bengkulu.
Editor : Usmin
