Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah masuknya TPAKD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam nominasi TPAKD Award 2026 kategori kabupaten terbaik wilayah Sumatera.
Pencapaian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan program perluasan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi daerah.
Penguatan TPAKD juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan industri jasa keuangan dalam mendukung pembiayaan usaha, memperluas jangkauan layanan keuangan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Prabowo.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pengembangan TPAKD mendukung agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD.
Program yang dijalankan antara lain pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar, serta peningkatan jangkauan layanan keuangan di wilayah perdesaan.
Dari sisi pembiayaan, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, program
Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya akses keuangan dalam membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi mengatakan, penguatan TPAKD di daerah perlu diarahkan pada program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
“Penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kami terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha produktif, serta memastikan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan,” kata Ayu.
Di Provinsi Bengkulu, penguatan TPAKD akan terus didorong melalui program yang menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan dinilai penting agar potensi ekonomi daerah dapat berkembang dengan dukungan akses keuangan yang memadai.
OJK Provinsi Bengkulu berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan program percepatan akses keuangan.
Dengan demikian, TPAKD diharapkan semakin berperan dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan, mendorong pertumbuhan usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(SP/OJK)
Editor : Usmin
