Bengkulu— Cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bengkulu mencapai 99,45 persen per 1 Oktober 2026.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan karena dinilai mencerminkan dukungan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, Ricco Hanggara, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu atas dukungan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Atas nama BPJS Kesehatan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu. Capaian 99,45 persen ini merupakan hasil kolaborasi yang luar biasa,” ujar Ricco.
Berdasarkan data Semester I 2026 yang dipaparkan Ricco, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu tercatat 2.169.170 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.157.279 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Kota Bengkulu mencatat persentase kepesertaan tertinggi, yakni 101,67 persen atau 418.217 peserta. Persentase di atas 100 persen dapat terjadi karena perbedaan data jumlah penduduk dan basis data kepesertaan.
Selain Kota Bengkulu, cakupan kepesertaan di Bengkulu Tengah mencapai 100,42 persen, Bengkulu Selatan 99,53 persen, Kepahiang 98,95 persen, Seluma 98,80 persen, Mukomuko 98,77 persen, Bengkulu Utara 98,85 persen, Rejang Lebong 98,63 persen, Kaur 98,51 persen, dan Lebong 98,38 persen.
Meski cakupan kepesertaan hampir menyeluruh, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan keaktifan peserta. Dari total peserta yang terdaftar, sebanyak 1.898.051 orang berstatus aktif atau sekitar 87,5 persen. Sementara itu, 271.119 peserta tercatat tidak aktif.
“Pekerjaan rumah kita bersama adalah mengaktifkan kembali 271 ribu peserta tersebut. Tingkat keaktifan tertinggi tercatat di Kota Bengkulu sebesar 93,9 persen, sedangkan terendah di Rejang Lebong sebesar 81,2 persen,” kata Ricco.
Untuk mempercepat peningkatan keaktifan peserta, Ricco mengapresiasi langkah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian yang menerbitkan surat edaran tentang optimalisasi program JKN.
Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah pengalokasian 100 persen penerimaan pajak rokok untuk mendukung program JKN, dengan nilai yang disebutkan mencapai Rp 164,15 miliar.
Ricco menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Selain dukungan pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan juga didorong untuk melengkapi sarana dan prasarana, memenuhi janji layanan, serta memberikan pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif.
Apabila terdapat warga yang kartu JKN-nya tidak aktif atau belum terdaftar, keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar status kepesertaan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 1.338.508 penduduk atau 61,71 persen dari total penduduk Bengkulu menjadi peserta dengan iuran yang ditanggung pemerintah, baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) maupun peserta yang didaftarkan pemerintah daerah. Persentase tertinggi tercatat di Seluma sebesar 69,29 persen, disusul Kaur sebesar 67,17 persen.
Menurut Ricco, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga cakupan kepesertaan sekaligus meningkatkan keaktifan peserta JKN.
“Dengan semangat jaminan kesehatan untuk semua, kami yakin Bengkulu dapat meningkatkan keaktifan peserta. BPJS Kesehatan KC Bengkulu dan KC Curup siap bersinergi dengan dinas kesehatan provinsi serta kabupaten dan kota untuk mempercepat aktivasi peserta yang tidak aktif,” ujarnya.
Capaian cakupan kepesertaan tersebut juga disebut mengantarkan seluruh 10 kabupaten dan kota di Bengkulu menerima UHC Awards 2026. Namun, tanggal dan kategori penghargaan perlu dipastikan kembali sebelum berita diterbitkan agar tidak terjadi kekeliruan kronologi.
Editor. : Usmin
