Bengkulu- Anggota Komisi IX DPR-RI dari Dapil Bengkulu, Elva Hartati mengajak seluruh stakeholder di daerah ini untuk terus mengiatkan kampanye kesehatan produksi (Kespor) guna menekan kasus gagal tumbuh alias stunting di provinsi ini.
“Pemerintah bersama instansi terkait diminta terus menggalakan sosialisasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana). Ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mencapai keluarga yang berketahanan mandiri dan sejahtera. Salah satunya dengan giat kampanyekan kesehatan reproduksi (kespro) intetrvensi dari sektor hulu.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR-RI, Elva Hartati saat melakukan kampanye penurunan kasus stunting di Desa Sidodadi, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kamis (28/7/2022) lalu.
Ia mengatakan, salah satu penyebab munculnya kasus stunting karena nikah usia anak. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang kesehatan produksi (Kespro). Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kampanye kespro bagi keluarga dan remaja.
Selain itu, stunting juga disebabkan kekurangan gizi kronis. Akibat gizi rendah pertumbuhan anak menjadi terganggu. Kondisi demikian, sangat berpotensi membuat Indonesia gagal memiliki generasi emas pasa tahun 2045 mendatang.
Politisi PDIP ini menambahkan, kasus stunting bisa terjadi atau dialami oleh semua lapisan keluarga, baik keluarga awam maupun intelek, karena stunting selain disumbangkan akibat kekurangan gizi juga disebabkan akibat nikah usia anak.
“Tolong sampaikan kepada anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan agar terus mengenali kespro dan cegah nikah usia anak, sehingga kasus stunting di Provinsi Bengkulu, akan terus menurun sesuai target pemerintah pusat,” ujar Elva Hartati.
Ketua DPD PDIP Provinsi Bengkulu ini menandaskan, dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting di Tanah Air, termasuk Provinsi Bengkulu, pemerintah terus mengencarkan kampanye bersama lembaga penyelenggara program.
Dalam edukasi tersebut banyak suara lantang digaungkan, di antaranya mengkampanyekan cegah nikah usia anak, peningkatan asupan gizi lengkap mulai dari kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga terhadap kelompok keluarga memiliki baduta.
Untuk lebih tepat sasaran, kata Elva, edukasi masyarakat itu dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK). Sebab, tenaga pendamping di desa itu lebih mengetahui kondisi dan keperluan masyarakat, ujarnya.
Kampanye stunting di Desa Sidodadi, Kecamatan Bermani Ilir, Rejang Lebong, pekan lalu dihadiri Asisten II Pemkab Rejang Lebong, Asli Simin, Kepala DP3APPKB Rejang Lebong, Zulfan Effendi, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi, dan unsur pemkab setempat.
Kemitraan Bersama
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Rusman mengatakan, kemitraan bersama DPR-RI merujuk UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan, dan pembangunan keluarga, yang mengamanatkan BKKBN sebagai pengendalian penduduk.
Kemitraan dilakukan guna meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan serta pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan remaja tentang kampanye penurunan stunting.
Melalui kemitraan dapat teradvokasinya pemangku kepentingan, dan penentu kebijakan (stakeholders), serta dapat terfasilitasi kemitraan dengan baik, serta KIE tersosialisasinya pelaksanaan kampanye program percepatan penurunan stunting, ujar Rusman.
Rusman optimistis stunting di daerah itu dapat ditekan dengan cara memutus mata rantai melalui pencegahan potensi risiko bagi keluarga kategori berisiko stunting. Pasalnya, penanganan stunting di daerah didukung melalui TPK ada disejumlah desa di Kabupaten Rejang Lebong.
“Stunting dapat dicegah melalui intervensi dari sektor hulu, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui serta pemenuhan asupan gizi terhadap baduta dan balita,” demikain Rusman.(rs/min)
