Bengkulu-Satuan tugas (satgas) Percepatan Penurunan Stunting (P2S) merupakan unsur pendukung penurunan stunting bersifat nonbirokratis, dan fleksibel. Satgas ini langsung berada di bawah koordinasi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting.
Satgas P2S memiliki akses fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan kapasitas untuk memberikan penguatan, pemantauan dan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan penurunan stunting di seluruh tingkatan pemerintahan.
Satgas stunting diperkuat dengan dua tenaga program manager, bidang program dan kegiatan, bidang data, pemantauan dan evaluasi. Serta didukung tenaga teknical asisten sebanyak enam zona kerja menjangkau sejumlah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
Dari beberapa fungsi tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, pada awal pekan kedua September 2022, mengevaluasi Satgas P2S di daerah ini. Evaluasi Satgas untuk mengetahui gambaran capaian penanganan stunting di Bengkulu, yang berdasarkan peran dan fungsi organisasi, serta meningkatkan koordinasi, integrasi dan kerja sama dalam percepatan penurunan stunting.
Evaluasi tribulanan Satgas tingkat provinsi yang diberlangsung selama dua hari 6-7 September itu, dibuka Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Bengkulu, Weldi Suisno. Pertemuan yang menghadirkan 30 orang peserta dari unsur IpeKB, Satgas P2S dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten dan kota.
Dalam sambutannya Weldi Suisno menyampaikan bahwa evaluasi Satgas adalah bagian dari aksi konvergensi penanganan stunting. Yang digelar dalam rangka koordinasi dan sinergitas program untuk percepatan penurunan stunting.
Dari hal itu diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan strategi penanganan stunting. Tidak kalah penting dari evaluasi ini agar mendapatkan atau menemukan langkah dan strategi-strategi dalam pelaksanaan program penurunan stunting di daerah ini.
“Pertemuan pada evaluasi satgas P2S agar menghasilkan atau melahirkan strategi dalam percepatan penurunan stunting. Evaluasi ini harapkan melahirkan langkah dan strategi dalam penanganan stunting ke-depannya, sehingga dapat menekan kasus stunting yang berdasarkan sasaran tiap daerah kabupaten dan kota. Provinsi Bengkulu dengan target 12,55 persen pada 2024, ” kata Weldi.
Melalui evalusi tersebut diharapkan dapat menguatkan advokasi dan komunikasi kebijakan terkait percepatan penurunan stunting, menguatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan multi pihak, penguatan pengelolaan satu data stunting, harapnya.
Upaya penurunan stunting, pemerintah terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, menetapkan tim percepatan penurunan stunting (TP2S) yang terdapat di seluruh tingkatan pemerintah mulai dari pusat hingga desa. Dan, melalui Peraturan Badan (Perban) Nomor 12 Tahun 2021, BKKBN membentuk tim Satgas P2S untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam membantu penekanan stunting di tiap daerah.
Disebut Weldi, dalam penanganan stunting perlu keterlibatan pemerintahan kecamatan dengan menggelar mini lokakarya untuk membedah data risiko stunting. Guna permuda identifikasi data stunting saat ini tengah verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting di sejumlah daerah kabupaten/kota di Bengkulu.(rs/min)
