Bengkulu- Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan, sebagaimana biasanya jika anggota DPRD dekat dengan rakyat, maka setiap tahun harus menyampaikan apa-apa yang sudah dihasilkan dan dikerjakan kepada masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) yang diwakilnya.
“Ada warga yang bertanya apa yang sudah dilakukan DPRD dan apa yang sudah dilaksanakan oleh gubernur. Artinya, kalau pejabat dilaporkan sudah semua. Tapi, kalau DPRD masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik,” kata Suharto mengawali sambutan pada acara reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat masa persidangan ke-II tahun sidang 2023, Rabu (2/8/2023).
Ia mengatakan, ada teman saya diomeli rakyat, tapi bukan saya. Apa kerja anggota DPRD ini. Saya katakan anggota dewan tidak bisa kerja sendiri. Lembaga terhormat ini tidak lepas dengan eksekutif. Demikian pula eksekutif tidak lepas dengan legislatif. Meski demikian, dirinya akan terus berjuang untuk mensejahterahkan masyarakat Provinsi Bengkulu, terutama daerah pemilihan yang diwakilinya, yakni Kota Bengkulu.
“Apa yang dilakukan dan dikerjakan, serta apa-apa yang sudah dicapai Pak Gubernur, seperti membangun masjid raya jadi mega, bangun jalan di kabupaten juga dilakukan bersama DPRD. Sebab, tanpa disetujui DPRD, eksekutif tidak dapat melakukannya,” ujarnya.
Sementara yang lain, ada beberapa titik yang belum dilaksanakan karena terbatasan anggaran. Hal ini terjadi karena kita lagi mendapat ujian ada wabah Covid-19. Hampir dua tahun tidak bisa membangun, tapi masalah ini sudah dapat kita lewati.
Untuk itu, Suharto minta kalangan jurnalis jangan hanya mengkritik anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota saja, tapi soroti kawan yang ada di Senayan. Bawaklah anggaran pusat ke Bengkulu. Jangan hanya slogan-slogan saja.
“Sampai detik ini, saya belum dapat hasil yang signifikan dari wakil rakyat di Senayan. Di daerah lain membangun infrastruktur dari anggaran APBN. Dari mana saya tahu, saya pergi Yogyakarta dan saya tanya dari mana anggaran pembangunan, mereka jawab dari APBN,” ujarnya.
Demikian juga pergi ke Surabaya. Mereka membangun jalan juga menggunakan dana pusat atau ABPN. Sementara di Bengkulu, pembangunan masih menggandalkan dana APBD dengan jumlah terbatas. Hal ini terjadi wakil Bengkulu, yang ada dii Senayan, Jakarta belum signifikan mendatangkan dana APBN untuk membangun provinsi yang kita cintai ini.
Untuk itu, dia berharap wakil Provinsi Bengkulu di Pusat, baik anggota DPR maupun DPD untuk berjuang bersama-sama mendatangkan anggaran pembangunan ke daerah ini, termasuk melanjutkan jalan tol. “Jika jalan tol Bengkulu, sudah tembus ke Palembang, maka arus transportasi akan semakin baik, sehingga jarak tempuh menjadi lebih singkat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat sehingga kesejahteraan rakyat akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan peserta reses tentang truk besar masuk dalam kota. Bahkan, melintas dari depan kantoor DPRD Provinsi Bengkulu, dan sempat menutuskan kabel listrik, politisi Gerindra ini mengatakan, masalah ini sebenarnya sudah dibahas DPRD bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
“Truk besar memanng tidak dibenarkan masuk ke dalam kota karena selain menganggu lalu lintas di daerah yang dilalui dan juga mengancam kerusakan jalan, khusus truk angkutan batubara. Ini sudah kita bahas bersama pihak terkait, tapi faktanya masih ada truk besar berkeliaran di dalam kota,” ujarnya.
Menyikapi masalah ini, Suharto mengatakan masalah ini akan kembali dikordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, dan pihak terkait lainnya, sehingga kedepan tidak ada lagi truk besar masih berkeliaran dalam kota.
Suharto mengajak masyarakat Bengkulu, untuk menyukseskan Pemilu Legislatif dan Pilres 2024, agar kegiatan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat dilanjutkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini.(bs/min)
