Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati, Riuslan menggelar reses kedua Masa Sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Timur Indah, Minggu (2/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Riuslan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena sejumlah usulan yang disampaikan pada reses sebelumnya belum seluruhnya dapat direalisasikan.
Menurut Riuslan, sedikitnya empat usulan warga pada reses sebelumnya belum dapat ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Namun demikian, ada beberapa usulan yang menjadi prioritas dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu, baik di Kelurahan Timur Indah maupun wilayah Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi kembali disampaikan, di antaranya perbaikan jalan lingkungan, drainase, siring tertutup, pelayanan BPJS Kesehatan, hingga kebutuhan sumur bor karena kesulitan memperoleh air bersih pada musim kemarau.
Perwakilan Dinas PUPR Kota Bengkulu dari Bidang Cipta Karya, Asep, menjelaskan bahwa sebagian usulan warga akan mulai direalisasikan pada tahun ini, sedangkan usulan lainnya akan diupayakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan, Riuslan mengakui beberapa waktu lalu sempat terjadi kasus warga yang tidak mendapat layanan rawat inap di RSUD Harapan dan Doa karena ruang perawatan penuh.
Ia menegaskan siap membantu masyarakat yang mengalami kendala administrasi BPJS, khususnya kartu BPJS yang tidak aktif. Namun, terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit, menurutnya hal tersebut berada di luar kewenangannya.
“Kalau ada warga yang terkendala BPJS, silakan hubungi saya. Selama ini sudah banyak kartu BPJS yang tidak aktif berhasil kami bantu aktif kembali. Tetapi kalau ruang rawat inap penuh, tentu itu di luar kewenangan kami,” kata Riuslan.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bengkulu menyarankan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih agar berkoordinasi dengan BPBD Kota Bengkulu yang menyediakan layanan distribusi air bersih selama 24 jam.
Selain itu, pada tahun 2026 Dinas PUPR Kota Bengkulu juga mengalokasikan anggaran pembangunan sumur bor beserta tandon dan menara penampung air di sejumlah titik. Adapun jaringan pipa menuju rumah warga diharapkan dapat disiapkan secara swadaya oleh masyarakat.
Menutup kegiatan reses, Riuslan kembali menyampaikan permohonan maaf kepada konstituennya atas belum terealisasinya seluruh aspirasi masyarakat. Ia berharap warga dapat memahami kondisi keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah pusat maupun daerah akibat kebijakan efisiensi.
“Seluruh aspirasi masyarakat tetap akan saya perjuangkan dan terus saya sampaikan kepada pihak eksekutif sesuai kewenangannya. Mudah-mudahan dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” demikian mantan Ketua PWI Provinsi Bengkulu ini.
Editor : Usmin
