JAKARTA , HARAPAN BARU– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat keamanan siber dan pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending.
Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen. Kedua langkah ini ditujukan untuk membangun industri pendanaan digital yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan dari sekadar mengamankan sistem teknologi informasi menjadi membangun ketahanan siber secara menyeluruh.
Menurut dia, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara harus memiliki kemampuan mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden.
“Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Selasa (10/11).
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi, melainkan bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Karena itu, direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai harus terlibat aktif.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, mengatakan ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, merusak reputasi, hingga mengancam keberlangsungan perusahaan.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber di sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Penagihan Harus Bebas Intimidasi
Selain memperkuat keamanan siber, OJK mendorong penerapan etika penagihan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut menjadi komitmen bersama untuk memastikan proses penagihan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan mengutamakan pelindungan konsumen.
Agusman menegaskan, praktik penagihan harus menghormati hak konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi maupun kekerasan.
Penyelenggara LPBBTI juga bertanggung jawab memastikan seluruh proses penagihan, termasuk yang dilakukan melalui perusahaan jasa penagihan, berjalan sesuai ketentuan dan prinsip etika.
Melalui kedua kebijakan tersebut, OJK berharap penyelenggara LPBBTI semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan ketahanan operasional. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan pendanaan digital yang aman dan bertanggung jawab serta mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.(SP/OJK)
Editor. : Usmin
