Palembang- Sebanyak lima tokoh Provinsi Bengkulu, pada tahun 2023 ini, berhasil menyabet penghargaan atas keberhasilan mereka dalam menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dari pemerintah pusat.
Penghargaan itu, langsung disematkan Menteri PMK, Muhadijir Effendy dan Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo kepada 130 orang, termasuk lima tokoh Bengkulu, pada acara Gala Dinner bertempat di Griya Agung, Pemprov Bengkulu, Selasa (4/7/2023) malam.
Mereka diberikan penghargaan atas keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan Bangga Kencana di daerah masing-masing. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, M. Iqbal Apriansyah mengikuti acara penyerahan MKK dari Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Bupati Rejang Lebong, Syamsul Effendi, menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK). Selain tokoh pemerintah, MKK juga disematkan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan untuk Provinsi Bengkulu terdapat Ketua TP-PKK Provinsi Bengkulu, Derta Wahyulin Rohidin dan Ketua TP-PKK Kabupaten Rejang Lebong, Ny Hartini Syamsul menjadi penerima penghargaan.
Wakil Gubernur Bengkulu Dr. Rosjonsyah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi masuk di antara tokoh yang mendapat penghargaan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam kategori Dharma Karya Kencana (DKK), sebut Iqbal.
Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana dan pencegahan stunting. Prevalensi stunting di Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 22,1 turun pada angka 19,8 persen pada tahun 2022. Posisi tersebut merupakan prestasi pemerintah Bengkulu untuk mampu menekan angka stunting, ujarnya.
Selain penurunan stunting, pemerintah daerah juga memperoleh prestasi atas angka kelahiran total yang cukup baik dimana berada pada 2,3 anak. “TFR Provinsi Bengkulu sebesar 2,30 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya, sementara itu ASFR tertinggi terletak pada wanita umur 25-29 tahun, dimana terdapat 143-144 kelahiran dari 1.000 perempuan umur tersebut”.
Kelahiran merupakan kemampuan bereproduksi yang sebenarnya dari penduduk. Angka kelahiran total (total fertility rate) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya (15 -49 tahun). MKK merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN RI kepada sosok yang dinilai mampu dan mempunyai dedikasi pada program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana terutama dalam peningkatan SDM dan kualitas keluarga,
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan di Provinsi Bengkulu karena komitmen dan dukungannya pada Program Bangga Kencana di wilayahnya sehingga perkembangan program tersebut terlaksana dengan baik bahkan meraih prestasi di beberapa aspek, utamanya dalam upaya penurunan Angka Kelahiran (TFR). Dan percepatan penurunan stunting, kata Hasto.
BKKBN diberi amanah oleh Presiden RI melakukan koordinasi penurunan stunting di Indonesia. Pada tanggal 25 Januari 2021 Presiden Joko Widodo memerintahkan BKKBN RI mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia.
Penunjukan BKKBN sebagai ketua pelaksana dalam program percepatan penurunan stunting karena Pemerintah menggunakan landasan hukum sesuai Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BKKBN tidak hanya bertanggung jawab terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), tetapi juga dengan upaya penurunan angka stunting,” terang Hasto.
Hasto berharap dukungan dari semua sektor untuk mensukseskan penurunan stunting di Indonesia. “BKKBN sebagai lembaga negara yang diberikan tugas pemerintahan dalam Program Bangga Kencana dan penurunan stunting membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, BKKBN harus menjalin kemitraan baik dengan Pemangku Kepentingan dari lintas sektor maupun swasta sehingga stunting menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini. Tahun 2019 angka stunting di Indonesia masih pada angka 27,6 persen dan pada tahun 2024 ditargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen.
“Guna menyikapi tantangan baru dalam penurunan stunting harus dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, terutama keterlibatan pemerintah daerah kabupaten dan kota,” pungkas Hasto. Melalui penghargaan tersebut ia berharap dapat menjadi pemicu penggerakkan program kedepan, sehingga menghasilkan pembangunan kependudukan yang lebih baik kedepan, imbuhnya.(irs)
