Bengkulu-Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, M. Iqbal Apriansyah mengajak segenap jajaran di lingkup BKKBN, khususnya bagi tenaga penyuluh KB untuk membangun pola pikir baru agar menjadikan balai penyuluh sebagai markas KB dengan multi fungsi pembangunan kependudukan.
Pentingnya meningkatkan fungsi balai penyuluh mengingat masih rendahnya cakupan pelaporan kelompok kegiatan. Mendukung capaian program diperlukan cakupan pelaporan kegiatan kelompok-kelompok kegiatan seperti bina keluarga balita, remaja, lansia, UPPKA dan khususnya poktan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS). Dimana, data laporan PPKS masih sebesar 36 persen dan balai penyuluh KB sebesar 76,9 persen.
“PPKS sebagai wadah atau rumah konseling keluarga Indonesia dan sebagai fasilitas rujukan. Yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk memberikan edukasi kependudukan sehingga dengan meningkatkan fungsi balai penyuluh maka tidak perlu untuk membangun gedung PPKS baru,” kata Iqbal, di Bengkulu, Jumat (28/7/2023).
Sarana dan fasilitas tersebut diantaranya balai penyuluh KB dan rumah data kependudukan (rumah dataku) di kampung keluarga berkualitas (KB). Balai penyuluh KB di Bengkulu mencapai 130 balai yang tersebar diseluruh daerah kabupaten dan kota. Selain balai penyuluh KB sebagai sarana penunjang program juga terdapat kampung Keluarga Berkualitas dengan rumah dataku. Kampung Keluarga Berkualitas di Bengkulu mencapai 326 desa/kelurahan.
Menyoal potret capaian kinerja bangga kencana di Bengkulu tahun 2023 amat memerlukan inovasi penyelenggara program agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah di bidang bangga kencana. “Secara nasional hingga Juni 2023 capaian peserta KB baru sebesar 83,1 persen. Dan untuk capaian Provinsi Bengkulu sebesar 80,3 persen. Sementara untuk capaian peserta baru dengan metode kontrasepsi jangka panjang sebesar 31,4 persen dan Bengkulu telah mencapai sebesar 39,5 persen, jelas Iqbal.
Untuk meningkatkan kuantitas program KB kontrasepsi jangka panjang, perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat melalui tenaga penyuluh KB dilapangan. Dengan mengedepankan manfaat bagi calon peserta KB. Baik dari aspek kesehatan, ekonomi, waktu dan bahkan mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu persediaan alat dan obat kontrasepsi harus selalu tersedia di faskes.
Masih Iqbal, terhadap hal tersebut BKKBN telah menyiapkan tenaga terlatih dalam pemasangan kontrasepsi yaitu bidan maupun dokter yang telah dilatih contraceptive technology update (CTU). Dan tersedia dana pendampingan pelayanan MKJP yaitu biaya operasional keluarga berencana (BOKB). Baik biaya tindakan operasional IUD, Implant, MOW dan MOP. Serta perlunya dukungan dan komitmen pemerintah daerah baik dukungan anggaran maupun kebijakan penggerakan program bangga kencana, demikian Iqbal.(irs)
