Kendalikan Inflasi, Pemprov Bengkulu Tetapkan Beberapa Langkah Antisipasi

oleh -193 Dilihat
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah didampingi Kepala BPS Bengkulu, Win Rizal memimpin rapat koordinasi untuk mengendalikan tingkat inflasi di daerah ini.(Foto/Ist)
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah didampingi Kepala BPS Bengkulu, Win Rizal memimpin rapat koordinasi untuk mengendalikan tingkat inflasi di daerah ini.(Foto/Ist)

Bengkulu- Untuk mengendalikan angka inflasi di Bengkulu, harus dilakukan secara bersama-sama baik provinsi, kabupaten dan kota, instansi vertikal dan pihak terkait lainya di daerah ini.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah usai memimpin rapat koordinasi tingkat pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (3/3/2023).

Terlebih Inflasi di Provinsi Bengkulu terjadi kenaikan. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Februari 2023 sebesar 6,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,32 pada Februari 2022 menjadi 113,92 pada Februari 2023.

“Jadi, untuk mengendalikan bahkan menurunkan angka Inflasi tidak bisa kerja sendiri, harus bersinergi dalam semua leading sektor termasuk di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu,” kata Gubernur Rohidin.

Ia menambahkan, kenaikan inflasi di Provinsi Bengkulu terjadi akibat beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus. Salah satunya sektor transportasi atau tiket pesawat yang menjadi penyumbang angka tertinggi inflasi, karena cukup tingginya harga tiket saat ini.

“Pemprov Bengkulu bersama TPID Provinsi Bengkulu berupaya membuat langkah-langkah, diantaranya menyurati Angkasa Pura II dan pihak maskapai, agar dapat kembali membuka jalur penerbangan ke provinsi-provinsi tetangga, seperti Jambi, Palembang, Lampung, Batam, Sumbar, dan Bandung, seperti sebelum saat pandemi covid-19,” terang Gubernur Bengkulu.

Ada beberapa langkah lainnya untuk tekan kenaikan inflasi di Bengkulu, seperti sinergi dalam merealisasikan program. Dimana nantinya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan di Kantor Pos, bisa disinergikan dengan menggelar pasar murah.

Hal ini dilakukan agar kabutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Pemkab dan Pemkot diminta dapat memastikan kebutuhan stok pangan di daerahnya masing-masing. Dalam pengendalian inflasi juga bisa menggunakan sumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran BTT itu dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, keterjangkauan dan komunikasi.

“Nanti saya minta dipetakan, mana yang lebih penting dan mendesak dari 4 faktor itu, boleh digunakan untuk BTT. Disamping itu, Tim Satgas Pangan harus turun ke lapangan untuk memastikan distributor dan supplier tidak melakukan penumpukan barang kebutuhan pangan,” demikian Rohidin.(mc/min)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.