Bengkulu- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan mengatakan, pada tahun anggaran 2026 tidak ada pembagunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan di wilayah ini, menyusul dipangkasnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Non Fisik.
“Kita pastikan pada tahun 2026 mendatang, tidak ada pembangunan dan perbaikan faskes di Bengkulu Tengah, karena anggaran tidak ada akibat kebijakan pemerintah pusat memangkas DAK dan DAU Non fisik,” ujar Barti Hasibuan, di Bengkulu, Kamis (16/10/2025).
Dijelaskan, pada tahun 2026 dana alokas khusus non fisik kesehatan untuk Bengkulu Tengah hanya Rp 10 miliar dari 14 miliar pada tahun 2025. Penurunan ini sangat mempengaruhi anggaran operasional serta kegiatan pelayanan kesehatan masyatakat.
Selain DAK Non Fisik, anggaran untuk pembelian obat-obatan bagi puskesmas dan rumah sakit juga ikut berkurang. Dari yang sebelumnya sebesar Rp4 miliar, tahun 2026 mendatang hanya tersedia Rp2,5 miliar.
Barti menyebutkan, pihaknya akan melakukan penyesuaian program dan kegiatan sebagai langkah efisiensi. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas.
Tak Hanya Dinkes
Seperti diketahui dampak dari pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat pada tahun 2026, tidak hanya Dinkes, tapi juga sejumlah dinas lain di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami kondisi yang sama, seperti Dinas PUPR, Diknas, Dinas Pertanian dan dinas lainnya.
Bahkan, Dinas PUPR Bengkulu Tengah informasi pada tahun 2026, dana pembangunan infrastruktur berasal dari pemerintah pusat tidak ada sama sekali. Padahal, masih banyak infrastruktur di kabupaten ini yang perlu diperbaiki, seperti jembatan, jalan, irigasi dan infastruktur lainnya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Akibat pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat pada tahun 2026, maka dipastikan perbaikan dan peningkatan beberapa jembatan di Bengkulu Tengah tidak dapat dilaksanakan. Padahal, jembatan ini sudah sejak lama dinantikan masyarakat untuk diperbaiki Dinas PUPR setempat.
Pasalnya, lantai jembatan yang terbuat dari kayu sudah lapuk dimakan usia. Sementara jembatan ini satu-satu sarana masyarakat untuk melewati sungai membawa hasil panen tanaman pertanian dan perkebunan.
Hal ini menyebabkan masyarakat terpaksa mengeluarkan ongkos besar untuk membawa hasil panen ke pasar terdekat, karena mutar melalui jalan kain karena untuk melintas jembatan tersebut, takut ambruk karena kondisi fisik bangunan sudah rapuh, termasuk lantai jembatan.
Demikian pula beberapa jalan kabupaten yang kondisinya rusak terpaksa tidak bisa dibangun pada tahun anggaran 2026, karena tidak ada dananya. Padahal, Dinas PUPR Bengkulu sudah memprogramkan untuk melakukan perbaikan tahun 2026.
“Tahun depan, Dinas PUPR Bengkulu Tengah, tidak ada kegiatan karena dana fisik tidak ada. Dana transfer daerah dipangkas habis. Padahal, dana transfer menjadi andalan untuk melakukan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi di Bengkulu Tengah,” kata salah seorang pejabat di Dinas PUPR Benteng.
Meski demikian, mereka harap ada dana inpres dari pemerintah pusat, sehingga meski dana transfer tidak ada, tapi perbaikan jalan dan jembatan di wilayah ini masih dapat dilakukan pada tahun 2026. Dengan demikian, proyek infrastruktur yang sudah diprogramkan dinas PUPR Bengkulu Tengah, dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang.
Editor : Usmin
