Bengkulu- Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas data kependudukan di Tanah Air, salah satunya dengan melakukan pemutakhiran data keluarga.
Untuk itu, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, pada tahun 2022 ini, akan memperbaiki data hasil pendataan keluarga (PK) 22, yang belum tersedia pada PK 2021 lalu.
Guna mendapatkan data yang valid, pada pekan ketiga Agustus-2022, BKKBN Bengkulu mulai menggelar workshop pemutahiran pendataan keluarga dengan melibatkan sebanyak 30 orang tenaga manager data tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
“Kita berupaya terus menyajikan data kependudukan yang berkualitas melalui pemutakhiran data keluarga. Hal ini dimaksudkan agar data tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno kepada pewarta di kantornya, Selasa, (22/8/2022).
Pemutakhiran PK-22 merupakan kegiatan untuk memperbaharui data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil PK 21.
Weldi mengatakan, pemutkhiran dilakukan melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga. Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan pemutahiran PK-22 tersebut, maka perlu dilakukan pertemuan dalam rangka konsolidasi serta sosialisasi bersama dengan seluruh pengelola data dan informasi tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang akan dilaksanakan secara tatap muka, ujarnya.
Sebelum tatap muka, workshop melibatkan sebanyak 30 orang peserta ini digelar selama tiga hari sejak 23-25 Agustus-2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan pengelola data tingkat provinsi, kabupaten dan kota terkait pelaksanaan pemutakhiran PK-22.
Selain itu, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait aplikasi dan portal pemutakhiran PK-22. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengorganisasian lapangan dan anggaran pelaksanaan pemutakhiran PK-22.
Pendataan keluarga merupakan kegiatan yang krusial karena menyediakan basis data keluarga sebagai bahan intervensi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Indonesia.
Selain data keluarga juga menghasilkan data individu by name by address yang menjadi peta sasaran intervensi program yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga beresiko stunting dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan hingga ke tingkat RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.
Hasil PK juga digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan rencana kerja pemerintah (RKP) BKKBN.
Pemanfaatan data hasil PK21 telah digunakan oleh banyak pihak, baik kementrian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lain seperti Kementrian PMK, Kementrian PUPR, Sekretariat Wakil Presiden dan Badan Informasi Geospasial.(rs/min)
