Bengkulu- Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana mengatakan, kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu hingga 30 November 2024 mengalami devisit sebesar Rp 368,78 miliar.
Hal ini terjadi akibat realisasi penerimaan pendapatan daerah pada posisi sama tidak sebanding dengan belanja daerah. Demikian diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaa (DJP) Bengkulu, Irfan dalam Press Realese Kinerja APBN-APBD Bengkulu, Sabtu (28/12/2024).
Dijelaskan, pendapatan daerah yang tercatat hingga 30 November mencapai Rp 8,9 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp9,2 triliun, maka terjadi defisit sekitar Rp368,78 miliar.
Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Pendapatan transfer yang dilaporkan pemda tercatat Rp 8,1 triliun, meski seharusnya hampir Rp10 triliun.
Selisih ini, menurut Irfan, hanya masalah pencatatan karena beberapa dana seperti dana BOS sekolah, dana BOK untuk Puskesmas, dan transfer ke desa langsung disalurkan ke rekening masing-masing tanpa melalui Pemda.
Irfan juga menyoroti penurunan PAD yang signifikan, salah satunya disebabkan keterlambatan sejumlah pemerintah daerah dalam menerbitkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Keterlambatan ini menyebabkan legalitas untuk memungut pajak dan retribusi daerah terganggu, sehingga realisasi PAD tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.
Dari sisi belanja, mayoritas alokasi digunakan untuk belanja operasi seperti belanja pegawai dan operasional, yang mencapai 72 persen dari total belanja. Sementara itu, belanja modal yang berfungsi sebagai pembentuk investasi daerah hanya sebesar 14 persen.
“Kondisi ini memerlukan peran Pemda untuk lebih efisien dan efektif dalam menyusun anggaran, terutama agar belanja modal yang dapat menghasilkan investasi lebih ditingkatkan pada tahun depan,” tambah Irfan.
Ia menyoroti risiko dari sisa belanja modal yang belum terserap hingga akhir tahun. Dengan sisa waktu yang hanya satu bulan, percepatan penyerapan anggaran menjadi krusial untuk mencegah tertundanya berbagai program pembangunan.
Meski demikian, Irfan optimistis dengan perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan anggaran, kinerja APBD Bengkulu dapat lebih baik di masa mendatang.
“Ke depannya, sinergi antara Pemda dan pihak terkait harus terus diperkuat agar APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Reporter : Eka Agustin
Editor : Usmin
