Bengkulu-Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan BPDAS Ketahun, Bengkulu sebagai leading sector pengelolaan mangrove di Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Warkshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mangrove Daerah Provinsi Bengkulu, selama 2 hari, tanggal 12-13 September 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan atas fasilitasi dari Mangroves for Coastal Resilience Project dan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan serta Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) Kementerian LHK Republik Indonesia.
KKMD Provinsi Bengkulu merupakan wadah bagi para pemerhati mangrove yang berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, LSM, swasta, maupun masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ketahun, Sodikin S.Sos, MSi sekalu ketua pelaksana kegiatan mengatakan, Workshop ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar hutan mangrove di Provinsi Bengkulu melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Dengan pemberdayaan ini, diharapkan seluruh stakeholder turut berkontribusi dalam pelestarian hutan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar hutan mangrove.
Kegiatan workshop ini terdiri dari atas dua agenda utama, yakni pertama penyampaian materi dalam ruangan berupa pemaparan materi terkait mangrove dari akademisi, dan stakeholder terkait dalam hal pengelolaan mangrove di Provinsi Bengkulu, serta diskusi yang dilaksanakan di hotel Santika Bengkulu.
Sedangkan agenda kedua, yaitu praktek pengolahan HHBK Teh Mangrove di secretariat KKMD Provinsi Bengkulu dan Study Tour Potensi Wisata Hutan Mangrove di Kampung Bahari, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Peserta kegiatan ini terdiri seluruhnya berasal dari anggota KKMD Provinsi Bengkulu baik tim Pengarah, tim pelaksana maupun tim Kerja.
Kemudian turut dilibatkan kelompok masyarakat peduli mangrove, kelompok tani hutan M angrove, penggiat ekosistem Mangrove serta BUMN Peduli Mangrove. Turut hadir dalam acara ini instansi terkait pengelolaan mangrove di tingkat Kabupaten serta Forum DAS Provinsi Bengkulu
Dibuka Gubernur Bengkulu
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat membuka kegiatan warksho;p ini mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprob) Bengkulu memberikan perhatian serius terhadap ekosistem mangrove dan wilayah pesisir dikarenakan Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 525 kilometer meliputi di 7 kabupaten dan kota di Bengkulu.
Mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting untuk masyarakat disamping fungsi ekonomi lainnya. Untuk itu, Gubernur Rohidin berharap kelembagaan KKMD harus berorientasi pada produktivitas, dengan menghasilkan output dan outcome yang jelas.
Selain itu, KKMD hendaknya menjadi motor penggerak perilaku cinta mangrove sejak usia dini. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama penggiat berupaya memberikan kontribusi di antaranya dengan menerbitkan literasi konservasi mangrove sejak dini.
“Ini bisa menjadi salah satu contoh kecil dan pelecut bagi KKMD untuk memberikan output yang lebih besar lagi,” ujar Gubernur Rohidin Mersyah.
Setelah pembukaan, kegiatan diisi materi dari beberapa narasumber, di antaranya sebagai pemateri pertama isi oleh Kepala Subdit Rehabilitasi Mangrove Kementerian Lingkungan Hifup dan Kehutanan (LHK), Irna Lestiyaningsih, S.Hut, M.Sc menyampaikan mengenai Kebijakan Pengelolaan Mangrove di Indonesia.
Irna mengatakan, semua pihak untuk duduk bersama dalam melakukan pengelolan mangrove. KKMD merupakan salah satu wadah diskusi agar pegelolan mangrove dapat terintegrasi.
“Ini dikarenakan, kewenangan pengelolan mangrove dan wilayah pesisir diamanahkan ke banyak pihak serta mendapat perhatian yang cukup tinggi oleh mata dunia dan penggiat lingkungan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan akademisi Universitas Bengkulu (Unib), Ari Anggoro. Ia mengatakan, sinergitas multipihak dan masyarakat bersama KKMD dalam Pengelolaan Mangrove telah berjalan cukup baik, tapi perlu ditingkatkan lagi.
Perhatian pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan BUMN, katanya telah menghasilkan output berupaya upaya rehabilitasi, dokumen legalitas dan rencana aksi, sarana pendukung dan produk berupa literasi dan konsumsi yang bahannya berasal dari mangrove.
Kepala BPDAS Ketahun
Sementara itu, Kepala BPDAS Ketahun, Sigit Haryadi, S.Hut, M.Eng, MSc menyampaikan materi tentang Peta One Map Mangrove Nasional, Data dan Peta RU-RHL Mangrove Bengkulu.
Dijelaskan, kondisi terakhir berdasarkan updating tahun 2023, luas mangrove di Provinsi Bengkulu lebih kurang 2.756 hektare, tersebar di kawasan hutan lebih kurang seluas 1.600 hektare, dan di APL lebih kurang seluas 1.140 hektare.
BPDAS Ketahun dari tahun 2020 hingga sekarang telah berupaya melakukan rehabilitasi mangrove dengan total luas 75 hektare dengan lokus di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Sementara Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu diwakili Adi Yanuar F mengatakan, Dinas LHK Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berupa memfasilitasi kegiatan penggiat Mangrove dalam memperoleh bibit, mendapatkan legalitas pemanfaatan kawasan Hutan (Perjanjian Kerja sama dengan BKSDA Bengkulu).
Selain itu, melakukan publikasi dan sosialisasi, pelatihan pengolahan mangrove menjadi Teh Mangrove (Rekor MURI), serta membangun jejaring kerja dengan pelaku usaha (PLN Regional Bengkulu).
Sementara panelis terakhir Kepala BKSDA Bengkulu-Lampung, Hifzon Zawahiri, S.E, MM menyampaikan meteri pengelolaan Mangrove di dalam Kawasan Hutan dan Rifi Zulhendri dari peggiat Kelompok Mangrove LATUN.
Kepala BKSDA Bengkulu-Lampung berkomitmen terhadap pelestarian Mangrove baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan. LATUN dan beberapa penggiat lainnya di Provinsi Bengkulu telah melakukan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari bahan mangrove, di antaranya keripik, teh, kopi dan dodol.
Para penggiat membutuhkan tambahan pengetahuan dari berbagai pihak, karena berdasarkan informasi bahwa olahan mangrove bisa dibuat produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi, seperti sabun dan pestisida alami.
Pada hari kedua dilaksanakan kegiatan praktek pengolahan HHBK Teh Mangrove dan Study Tour Potensi Wisata Hutan Mangrove. Dalam kesempatan ini para peserta berkesempatan melihat langsung pembuatan teh mangrove dan melihat nilai ekologis, dan estetika dari tegakan mangrove di Kampung Bahari, di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.(*)
