Bengkulu- Ancaman krisis pangan yang saat ini sedang melanda dunia, salah satunya berdampak pada meningkatnya angka inflasi secara nasional. Namun, beruntung angka inflasi di Provinsi Bengkulu, masih pada rata-rata nasional sebesar 6,03 persen serta masuk 2 terkecil inflasi se-Sumatera.
Meski demikian, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, kendati inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi cukup baik, tapi tetap mewaspadai dan perlu perhatian akan ancaman krisis pangan di Provinsi Bengkulu.
“Jadi, masalah ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama terhadap ancaman krisis pangan dunia. Namun, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, Inflasi Bengkulu masih bisa dikendalikan,” kata Gubernur Rohidin seusai mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” secara Virtual Meeting, bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (18/8/2022).
Permasalahan ekonomi di Bengkulu, saat ini masih tingginya harga cabai, harga tiket pesawat dan ketersediaan BBM juga menjadi perhatian TPID Provinsi Bengkulu, dan terus dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
“Jelas sangat menggangu dengan kondisi kestabilan harga di daerah. Ini kita sampaikan dan koordinasikan dengan pusat,” ujar Rohidin.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahanya via virtual meminta para menteri dan kepala daerah untuk bekerja ekstra menghadapi ancaman krisis pangan dunia tersebut.
“Saya tegaskan bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan TPID di daerah dan TPIP pusat,” tegas Presiden Jokowi.
Sekedar Bekerja
Presiden Jokowi menambahkan, bukan hanya sekedar bekerja rutinitas, para menteri, bupati-wali kota dan gubernur bisa melihat permasalahan makro dan mikro, tapi lebih memperhatikan detail kondisi ekonomi melalui data dan angka statistik.
“Tanyakan di daerah kita produk pangan apa yang harganya naik, sehingga menyebabkan inflasi, dan pusat cek betul daerah mana stok pangannya melimpah, sehingga bisa mengendalikan stok pangan di daerah lain yang stok pangannya sedikit,” lanjutnya.
Jokowi menjelaskan sekitar 60 negara akan ambruk dalam sektor ekonomi dan kurang lebih 345 juta orang di 82 negara akan kekurangan pangan. Angka ini sangat besar sehingga Indonesia harus bekerja luar biasa agar tidak menjadi bagian negara yang ambruk di masa depan.
“Lembaga-lembaga Internasional rentan ambruk ekonominya 60 negara. Biasanya kalau ada krisis ada 4-5 negara, ini sudah 60 negara yang diprediksi akan ambruk ekonominya dan 345 juta orang di 82 negara akan menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan. Inilah kenapa saya sampaikan kita tidak boleh bekerja rutinitas. Tidak boleh bekerja standar,” ujarnya.
Seperti diketahui per Juli 2022 terdapat 5 provinsi dengan inflasi tertinggi, yaitu Provinsi Jambi pada angka 8,55 persen, disusul Sumbar pada angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen dan Provinsi Aceh pada angka 6,97 persen.(min)
