Bengkulu- Penanganan banjir di Provinsi Bengkulu, khususnya tiga wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, harus dilakukan secara kolaborasi bersama antara pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat, dan pihak terkait di daerah ini.
“Persoalan banjir timbul akibat permasalahan kompleks, mulai dari rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu hingga tidak adanya drainase permukiman dan perkotaan yang representatif. Hal ini membutuhkan penanganan bersama dan lintas sektor,” kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) penanggulangan banjir di wilayah Provinsi Bengkulu, dan penanggulangan pasca bencana alam di Provinsi Bengkulu, tahun 2022, di Bengkulu, Selasa (13/9/2022).
Selain itu, menangani banjir Bengkulu yang puncaknya terjadi pada 2019 lalu tersebut, Gubernur Rohidin telah menetapkan beberapa kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk strategis penanganan banjir jangka pendek, yakni pertama harus fokus membangun drainase permukiman dan perkotaan. Kedua pengelolaan sampah di perkotaan, terkait dengan tempat penampungan sementara, tenaga dan armada pengangkut, termasuk pemindahan sampah atau limbah tinja yang berlokasi di belakang GOR Bengkulu.
Kemudian terkait dengan reboisasi di sepanjang DAS Bengkulu, pengerukan badan Sungai Bengkulu, secara berkala oleh pemerintah daerah maupun dengan cara melegalkan pengambilan pelimpahan eks batubara ke sungai oleh masyarakat. “Kalau langkah-langkah penanganan banjir ini kita kerjakan, saya meyakini permasalahan ini, akan tertangani dengan baik,” ujar Rohidin.
Sementara untuk penanganan banjir jangka panjang, katanya, kebutuhan akan kolam retensi penampungan air dan peningkatan pembangunan tanggul. Adapun mekanisme yang ditekankan terkait pembebasan lahan dan sharing anggaran antara Pemprov Bengkulu dengan Pemda Kota Bengkulu.
“Perencanaan telah dibuat terkait kolam retensi dan tanggul, tapi jika lahan tidak tersedia maka anggaran pembangunan dari pemerintah pusat tidak akan turun di tahun depan. Tadi sudah saya tawarkan, sharing anggaran antara Pemprov 30 persen dan Pemda Kota 70 persen untuk pembebasan lahan, dan saya juga minta dukungan dari legislatif Kota dan Provinsi Bengkulu,” tambah Gubernur Rohidin.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil Kota Bengkulu, Dempo Xler mengatakan, terhadap regulasi anggaran, baik itu penanganan banjir jangka pendek maupun jangka panjang, pihaknya siap mendukung untuk merealisasikannya.
Selain itu, perlunya membentuk kultur atau kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik, yaitu lebih menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan aliran air lainnya. “Jadi, terkait dengan kebiasaan masyarakat terhadap pembangunan, sampah dan lainnya. Dan ini jelas perlu integrasi yang baik,” ungkapnya.(mc/min)
