Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen.
Capaian tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen.
Hasil SNLIK 2026 disampaikan OJK, LPS, dan BPS di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8). Survei tahun ini merupakan pelaksanaan pertama yang melibatkan kolaborasi ketiga lembaga tersebut.
SNLIK 2026 melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pengumpulan data dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan melibatkan 3.480 petugas.
Meski mengalami peningkatan secara nasional, hasil survei menunjukkan kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan masih cukup besar.
Indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, sedangkan perdesaan 64,42 persen.
Sementara indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai 95,47 persen dan perdesaan 90,39 persen.
Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat lulusan perguruan tinggi mencatat indeks literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen.
Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD hanya mencatat literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.
Berdasarkan wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen.
Untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
SNLIK 2026 juga mengungkap masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, namun hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Sementara pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi baru mencapai 12,47 persen.
LPS mencatat sekitar 30 persen masyarakat masih belum mengetahui penjaminan simpanan maupun keberadaan LPS. Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam penguatan program literasi keuangan.
OJK, LPS, dan BPS menilai peningkatan literasi keuangan perlu diikuti edukasi yang lebih tepat sasaran, baik dari sisi pesan, kanal, pendekatan maupun wilayah.
Edukasi tersebut terutama diarahkan kepada masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang belum bekerja.
Hasil SNLIK 2026 selanjutnya akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Editor. : Usmin
