JAKARTA,HARAPAN BARU – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap anggota Polri berinisial EHS menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Selasa (17/11/2026). EHS dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait pemufakatan akses ilegal atau illegal access dengan menggunakan sarana teknologi milik Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa pandang bulu terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, penindakan internal tersebut sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dengan memastikan integritas setiap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobi Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Sidang KKEP berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.
Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR yang dihadirkan atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas pelanggaran tersebut, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, penegakan kode etik harus berlandaskan prinsip equality before the law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Setiap anggota Polri wajib tunduk pada aturan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Terkait pengajuan banding oleh EHS, Trunoyudo mengatakan proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Komisi Banding nantinya akan dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Sementara itu, setelah dijatuhi sanksi administratif PTDH, EHS akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik.
Dalam kesempatan tersebut, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap anggota Polri berinisial LSP direncanakan berlangsung pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan diumumkan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Terduga pelanggar juga memperoleh kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Ia menambahkan, dalam persidangan terduga pelanggar juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, meskipun tetap menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kompolnas, lanjutnya, mengikuti langsung jalannya persidangan sejak pagi hingga sore, mulai dari pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga proses penuntutan.
Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, serta masukan terhadap upaya pembenahan institusi Polri.
Ia menegaskan, partisipasi publik dan fungsi kontrol sosial media menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan institusi kepolisian.
“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya.











