JAKARTA, HARAPAN BARU – Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pengembangan ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto mengatakan, perkara pidana asal sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar dilakukan dengan memindahkan BBM dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.
Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas ilegal itu diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Total volume BBM bersubsidi yang dipindahkan dalam praktik tersebut mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang sekitar 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menjelaskan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026.
Penyidikan kemudian dikembangkan ke dugaan TPPU melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan penerapan Pasal 607 KUHP.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, pelaku menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melebihi dokumen resmi.
Modus tersebut dilakukan dengan mengangkut BBM menggunakan truk tangki, kemudian memindahkannya ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker.
Dokumen asal pengiriman diduga diganti menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman.
Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ujar Taufik.
Ia menegaskan, penyidikan akan terus dikembangkan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam menindak penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan penyaluran subsidi dan merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” kata Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas menyatakan akan terus memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pengembangan kasus ke dugaan TPPU diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan sekaligus menelusuri aset yang berasal dari praktik ilegal tersebut.









