BENGKULU, HARAPAN BARU– Persoalan infrastruktur jalan yang tak kunjung diperbaiki dan rendahnya akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja mandiri menjadi sorotan dalam reses Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti
Aspirasi tersebut disampaikan warga dalam kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2026 di Sekretariat DPW PKS Provinsi Bengkulu, Kamis (12/11/2026).
Dalam reses tersebut, Sri Astuti tidak hanya menyerap keluhan masyarakat, tetapi juga menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi mengenai program jaminan sosial bagi pekerja.
Salah satu perhatian utama adalah perlindungan bagi pekerja mandiri dan sektor informal. Sri Astuti menilai, program promo dua paket perlindungan dengan iuran Rp8.000 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial dengan biaya terjangkau.
Menurutnya, program tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal sebelum masa promo berakhir pada Desember 2026 dan kembali menggunakan tarif normal.
“Program ini sangat membantu masyarakat. Dengan iuran yang murah, pekerja mandiri sudah bisa mendapatkan perlindungan. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini semakin banyak masyarakat yang sadar dan bersedia mengikuti BPJS Ketenagakerjaan,” ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bengkulu tersebut.
Di luar persoalan jaminan sosial, keluhan infrastruktur jalan turut mencuat. Warga Tengah Padang dan Bumiayu mengeluhkan kondisi jalan yang telah bertahun-tahun diusulkan untuk diperbaiki, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Sri Astuti meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pekerjaan dan standar teknis konstruksi.
Ia mengingatkan, pekerjaan jalan yang tidak sesuai perencanaan berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak maksimal dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran pada APBD Perubahan, menurutnya, juga menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan agar pekerjaan fisik tidak dilakukan secara terburu-buru.
“Aspirasi masyarakat ini akan kami bawa dan sampaikan dalam pembahasan di DPRD, khususnya terkait pemerataan infrastruktur dan kualitas pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Angga, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, memberikan penjelasan kepada peserta reses mengenai program jaminan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk manfaat kepesertaan bagi pekerja mandiri.
Melalui reses tersebut, persoalan perlindungan pekerja dan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi dua aspirasi yang akan dibawa Sri Astuti ke pembahasan DPRD Provinsi Bengkulu.
Editor : Usmin
