Bengkulu- Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pemprov) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar forum rapat pembahasan final usulan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bina Marga Bidang Jalan tahun anggaran 2023 se-Provinsi Bengkulu.
Forum Rapat yang digelar di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, diikuti Bappeda kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu tersebut, dibuka oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan dihadiri Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri dan Kepala Perwakilan Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN), Kementerian PUPR, Firman.
Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan, terkait dengan usulan DAK, di mana persoalan seluruh kabupaten dan kota ini adalah sama jika terkait penganggaraan. Karena celah fiskal di Provinsi Bengkulu ini kecil, sulit dan dana terbatas, sedangkan tuntutan dari masyarakat begitu deras untuk meminta pembangunan infrastruktur.
“Kadang-kadang tuntutan masyarakat bertubi-tubi menyampaikan keluhan ke kita, seakan-akan kita tidak peduli, padahal kita sebagai pemimpin daerah ini jika ada anggarannya tentu senang sekali kita untuk membangun infrastrukutr itu. Maka dari itu dengan kondisi yang ada ini mari kita sama-sama berikhtiar,” ujar Rohidin.
Rohidin menambahkan, dalam usulan DAK ini dibutuhkan perencanaan, komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, sehingga usulan yang diajukan ke Pusat dapat terealisasi sesuai harapan.
“Untuk itu, perlu pemetaan dan usulan yang paling pas dan menunjukan data-data yang riil dari masing-masing daerah sebagai modal awal kita untuk melakukan pembangunan,” ujarnya.
Dijelaskan, agar usulan DAk ini dapat diterima, orang nomor satu di Provinsi Bengkulu ini meminta adanya sinkronisasi data dari jalan yang ada di seluruh kabupaten dan kota. Baik itu kondisi status jalannya maupun konsisi dari jalan yang ada tersebut. Dengan demikian, usulan DAK dari provinsi dan kabupaten dan kota dapat sinkron dan tepat sasaran.
“Saya minta data base kondisi status jalan dan kondisinya seperti apa, misalnya jalan poros yang ada di kabupaten tingkat kerusakannya seperti apa dan kabupaten yang terhubung di jalan itu poros jalannya apa aja. Jika provinsi mengusulkan jalan poros A, maka kabupaten juga harus mengusulkan jalan yang menghubungkan jalan poros A tersebut, jika tidak seperti itu maka sering terjadi usulan DAK itu ditolak,” ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.
Usulan Rp 250 Miliar
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso menjelaskan, ada sekitar Rp 250 miliar lebih usulan DAK untuk jalan provinsi, dan akan disinkronkan dengan jalan kabupaten, sehingga nantinya dapat terkoneksi sesuai keinginan dari Kementerian PUPR.
Dijelaskan, total panjang jalan provinsi di Bengkulu, sekitar 1.650 kilometer (km). Jalan sepanjang itu tersebar di 10 kabupetan dan kota. Jika nanti ada jalan yang non status apakah diambil oleh provinsi atau kabupaten dan kota.
“Sekarang ini juga kita bahas untuk sinkronisasi status jalan, mana jalan provinsi dan mana jalan kabupaten dan kota. Karena SK jalan nasional sudah terbit, maka 6 bulan ini SK jalan provinsi harus selesai dan 6 bulan SK jalan kabupaten dan kota harus selesai, maka kita sinkronkan hari ini status jalan itu,” jelas Tejo.
Untuk tahun ini diakui Tejo, anggaran yang tersedia kurang maksimal untuk pemeliharaan rutin jalan yang rusak di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Di mana anggaran untuk pemeliharaan jalan sepanjang 1.650 kilo itu diajukan pada APBD-P sebesar Rp 40 miliar lebih.
Hal senada diungkapkan Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Jalan BPJN, Kementerian PUPR, Firman Ali mengatakan, rencana strategis Bina Marga bidang jalan, salah satunya mempersingkat waktu tempuh. Di mana dalam 100 km jalan dapat ditempuh dalam 2 jam lebih dan diharapkan dalam periode ini dapat ditempuh dalam waktu 1,4 jam.
Selain itu, diturunkan dalam indikator program aksesibilitas yaitu, mengkoneksikan pusat strategis kegiatan ataupun pusat kawasan, seperti pusat wisata, pusat ekonomi khusus serta dapat menghubungkan simbol-simbol transportasi dan menghubungkan pusat kegiatan nasional,” jelasnya.(mc/min)
