Prevalensi Stunting di Provinsi Bengkulu Alami Kenaikan Capai 20,2 Persen

oleh -20 Dilihat
Koordinator Program Manager Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Stunting Provinsi Bengkulu, Yusran Fauzi ketika melakukan sosialisasi stunting di Kabupaten Lebong, Bengkulu.(Foto HB/Idris)
Koordinator Program Manager Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Stunting Provinsi Bengkulu, Yusran Fauzi ketika melakukan sosialisasi stunting di Kabupaten Lebong, Bengkulu.(Foto HB/Idris)

Bengkulu-Kasus Stunting di Provinsi Bengkulu, saat ini masih tinggi. Dari tiga sasaran prioritas intervensi pencegahan stunting calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil) dan bayi lima tahun (balita) langkah pencegahannya masih lemah.

Hal ini terbukti dari hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu berada pada angka sebesar 20,2 persen.

Hal ini menunjukan prevalensi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masih berada pada kisaran 19,8 persen. Hal itu terlihat dari salah satu data hasil capaian pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting 2024.

Hingga pertengahan Juni 2024 baru ini persentase balita diukur dan diintervensi masih sebesar 16,78 persen. Sedangkan sasaran intervensi di daerah ini mencapai 101.784. Terdapat catin 1.620 orang, ibu hamil 6.334 dan balita sebanyak 93.830 anak,” kata Koordinator Program Manager Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Stunting Provinsi Bengkulu Yusran Fauzi kepada pewarta di Bengkulu, Kamis, (13/6/2024).

Masih kompleksnya masalah stunting juga diketahui dari Intervensi melalui pemberian makanan tambahan berupa makanan lokal, pada 2023 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengucurkan dukungan anggaran sebesar Rp16,7 miliar lebih.

Namun disayangkan kucuran dana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat belum maksimal dimanfaatkan dengan realisasi serapan hanya sebesar 39,7 persen. Peran intervensi spesifik tersebut hanya mampu 30 persen untuk mencegah lahirnya generasi stunting baru.

Sedangkan, sisanya 70 persen itu berada pada peran intervensi sensitif atau pencegahan dari hulu. Peran inilah menuntut kolaborasi pentahelik alias banyak pihak memerangi stunting.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu gusar atas hasil survei tersebut. Pada 2023, dari 11 target intervensi spesifik percepatan penurunan stunting di Bengkulu terdapat empat (4) indikator belum tercapai, yakni, intervensi ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC) baru mencapai angka sebesar 71, 66 persen. Ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) selama kehamilan sebesar 82,71 persen.

Pemantauan pertumbuhan balita 71,89 persen. Dan, bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap masih sebesar 64,36 persen Pekan ke-tiga Maret 2024 BKKBN selaku ketua pelaksana program Percepatan Penurunan Stunting turun dengan mengemas audiensi bersama pemangku kepentingan di beberapa kabupaten yang tujuan awalnya advokasi pemerintah daerah dengan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Menelusuri sumbatan stunting di Bumi Rafflesia, BKKBN turun di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Tak banyak perbedaan penyebab merangkaknya stunting hasil SKI 2023. Yang lebih menyolok persoalan tersebut disebabkan lemahnya peran intervensi sensitif oleh para pihak.

Salah satunya masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan perkembangan kesehatan kahamilan dan tumbuh kembang anak di Pos pelayanan terpadu (Posyandu) di desa.

“Di Kabupaten Lebong dari 100 kunjungan di salah satu wilayah terdapat 30 orang baduta,artinya sebesar 30 persen pertisipasi keluarga memilik baduta”. Atas kondisi demikian itu, dapat diyakini penyumbang kasus stunting tersebut mengalami peningkatan hasil SKI 2023 lalu itu,” kata Yusran.(ids/min)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.