;
Oleh: M. Fuad Syahir Rangkuti
KABUPATEN KAUR, Provinsi Bengkulu, merupakan wilayah dengan potensi ikan laut melimpah, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mencatat potensi hasil laut mencapai 5,8 juta ton per tahun, terdapat 3.200 nelayan di daerah itu. Dari jumlah potensi 5,8 juta ton hanya 1.960 ton yang telah dimanfaatkan dari laporan DKP semester I tahun 2026, sebuah hasil yang sangat memprihatinkan.
Selain itu, Kabupaten Kaur juga dikenal sebagai penghasil tuna dengan potensi 32 ribu ton per tahun. Namun sayang dari potensi itu baru dimanfaatkan oleh nelayan 64 ton saja per tahunnya.
Minimnya hasil yang dimanfaatkan nelayan dari sektor tangkap tuna yang hanya 64 ton per tahun cukup menjadi perhatian, mengingat tuna merupakan salah satu jenis ikan dengan kualitas ekspor ke Jepang, Amerika, dan negara kawasan ASEAN. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor tuna dan cakalang pada 2025 mencapai 76,41 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,37 triliun, meningkat 21 persen dibandingkan tahun 2024. Permintaan ekspor terus bertambah setiap tahun.
Besarnya peluang ekspor tuna nasional seharusnya dimanfaatkan bagi Provinsi Bengkulu untuk berkontribusi secara maksimal, terutama untuk menyumbang devisa dan bagi peningkatan ekonomi daerah maupun.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu mencatat jumlah produksi ikan di laut Bengkulu pada 2022 baru sebanyak 72 ribu ton lebih dengan nilai jual sebesar Rp 2,7 miliar. Sebuah laporan yang harus menjadi perhatian bersama.
Ekspor perikanan laut di Bengkulu belum pernah menjadi komoditas andalan, padahal luas laut Bengkulu mencapai 206.127,6 kilometer per segi atau seluas 1.498.642,988 hektar berdasarkan data peta Rupa Bumi Indonesia/RBI. Jumlah lautan yang begitu luas namun tetapi sayang hasil laut tidak pernah menduduki lima besar ekspor Bengkulu dalam catatan Bank Indonesia (BI). Ekspor Bengkulu masih didominasi dari daratan seperti batubara, kelapa sawit dan hasil hutan.
Potret Potensi Tuna
Penulis menemukan dalam laporan media massa kondisi nelayan tradisional termasuk nelayan tuna di Kabupaten Kaur sangat memprihatinkan, sehingga memerlukan dukungan penuh oleh pemerintah. Mengutip laporan Kompas.com, dosen Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu Zamdial Ta’aladin mengatakan ada puluhan ribu ton potensi tuna di laut Bengkulu. Namun berdasarkan riset, hanya 64 ton yang mampu dimanfaatkan nelayan. Hasil riset sejumlah dosen dan mahasiswa di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu potensi tuna sekitar 23.000 ton per tahun hingga 32.000 ton per tahun. Dari jumlah itu hanya 64 ton mampu diambil oleh nelayan.
Zamdal mengatakan, perairan Bengkulu nyaris dilintasi semua jenis tuna. Seperti tuna sirip kuning, tuna mata besar, tuna albacore, dan tuna sirip biru. Potensi perikanan tuna di Provinsi Bengkulu dinilai cukup besar, terutama di perairan Kabupaten Kaur yang berada di Samudera Hindia.
Ia menjelaskan, Pulau Enggano merupakan pulau terluar Bengkulu yang dijadikan lintasan migrasi tahunan dengan potensi tuna juga luar biasa. Zamdial menekankan, Bengkulu harus mulai mengoptimalkan potensi tuna yang tersebar di perairan Bengkulu. Menurut dia, tuna dapat menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan sektor kelautan dan perikanan dari Provinsi Bengkulu.
Selama ini kegiatan pemanfaatan dan penangkapan tuna masih bersifat tradisional dan skala kecil. Hal itu dilihat dari armada penangkapan ikan tuna yang dilakukan dengan perahu motor tempel berukuran kecil, alat tangkap hanya berupa pancing tegak (pancing boya), tidak ada dukungan fasilitas modal, dan tidak ada aspek handling dan processing.
“Pemerintah perlu mengembangkan kegiatan usaha perikanan khususnya komoditas tuna dalam skala industri, sehingga perikanan tuna tersebut dapat memberi nilai tambah yang signifikan baik terhadap nelayan perikanan tuna maupun untuk sumber pendapatan daerah,” kata Zamdial dikutip dari Kompas.com.
Untuk itu, dinilai perlu dilakukan kajian secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan fasilitas fisik pendukung seperti pelabuhan perikanan, suplai BBM, coldchain system, hingga kebutuhan armada penangkapan.
Menurut Zamdial, ada dua tahapan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi tuna di Bengkulu. Pertama memanfaatkan potensi yang dikelola secara mandiri.
“Selama ini hasil tangkapan tuna Bengkulu dibawa ke Padang, Sumatera Barat, nilai lebih ekspornya didapat oleh Provinsi Sumatera Barat, bukan Bengkulu,” kata dia. Tahap kedua, memperkuat industri pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja dan penghasilan daerah.
Potret Nelayan Tuna di Kaur
Nelayan tuna di Kabupaten Kaur masih bersifat tradisional. Para nelayan masih menggunakan kapal kecil bermesin kapasitas 10 PK dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) hanya tiga orang. Alat tangkap yang mereka gunakan berupa pancing. Kemudian untuk memancing tuna para nelayan harus menempuh laut sejauh 40 mil pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB dinihari.
Cerita belum usai, setelah jauh menempuh perjalanan sejauh 40 mil ke tengah laut, para nelayan harus menumpang memancing di rumpon milik perusahaan swasta, tidak ada rumpon yang disediakan khusus untuk para nelayan oleh pemerintah. Padahal, pemerintah dapat menyediakan rumpon melalui skema APBD atau bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang jaraknya tidak harus jauh hingga 40 mil laut.
Jauhnya jarak tempuh menumpang memancing di rumpon milik perusahaan swasta itu tidak jarang memakan korban. Ada dua nelayan pada tahun 2018 hilang saat memancing tuna hingga sekarang tidak diketemukan keberadaannya. Jatuhnya korban jiwa karena jarak tempuh yang jauh harus menjadi perhatian bersama. Potret nelayan tuna Kaur belum selesai, tatkala laut mengalami badai atau cuaca tidak bersahabat selama berminggu-minggu maka tidak ada alternatif pendapatan lain kecuali berutang. Kondisi laut badai sering disebut nelayan sebagai masa paceklik, nelayan berutang, bertahan hidup dengan berbagai cara. Pesoalan semakin pelik Ketika Harga BBM juga terus naik.
Solusi
Persoalan nelayan tentu saja tidak dapat diselesaikan dengan cara sederhana, diperlukan langkah bersama antara nelayan, pemerintah dan pihak swasta. Pembuatan rumpon murah dan mandiri dapat dilakukan nelayan dengan kerja-kerja kolektif. Nelayan dapat mengumpulkan uang sukarela untuk membuat rumpon murah lalu dipasang di laut dengan jarak 10 mil.
Selanjutnya, pemerintah harus menganggarkan pembuatan rumpon bersama yang dialokasikan dalam APBD lalu diletakkan tidak jauh dari rumpon mandiri milik nelayan. Kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR juga mesti dilakukan. Peremajaan alat tangkap, mesin kapal, serta alokasi anggaran kebencanaan untuk nelayan yang ditimpa musibah juga patut menjadi perhatian pemerintah.
Kemudian, peningkatan pelatihan atau kapasitas nelayan juga hal yang tidak kalah penting disusun oleh pemerintah dengan masukan dari nelayan, agar program betul-betul merupakan kebutuhan nelayan. Pembuatan jaringan penjualan atau rantai pasok pada pembeli atau pihak eksportir juga harus dilakukan dengan mempertemukan antara nelayan dan eksportir yang difasilitasi pemerintah.
