Pemprov Bengkulu Targetkan Kemiskinan Ekstrem Zero Persen

oleh -68 Dilihat
Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah memimpin rapat Forum Konsolidasi Nasional (Forkonas) dalam upaya percepatan penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Bengkulu.(Foto/Ist)
Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah memimpin rapat Forum Konsolidasi Nasional (Forkonas) dalam upaya percepatan penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Bengkulu.(Foto/Ist)

Bengkulu -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, telah menjalankan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di provinsi ini, khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target nol persen.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah pada rapat Forum Konsolidasi Nasional (Forkonas) upaya percepatan penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE), di Bengkulu, Selasa (27/2/2024).

Ia mengatakan, optimalisasi PPKE merupakan upaya untuk memperkuat sinergisitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen di tahun 2024.

“Upaya kita dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini dan langkah koordinasi di Provinsi Bengkulu, utamanya di kabupaten dan kota. Ini dilakukan agar program dan kebijakan antara pusat dan daerah bisa menyasar dan tepat sasaran sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat tercapai,” tambah Rosjonsyah.

Pemprov Bengkulu, katanya memiliki satu mekanisme tata kola data yang baik sebagai indikatornya. Hal ini merupakan bentuk keterpaduan dan sinergisitas. Dalam hal ini perlunya kesamaan langkah bersama dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem.

“Inovasi-inovasi daerah untuk memastikan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan,” kata mantan Bupati Lebong ini.

Pemprov Bengkulu berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. Dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga, tapi harus ada sinergi pusat dan daerah,” demikian Rosjonsyah.(mc/min)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.