Bengkulu– Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, saat memberikan arahan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 atau PPE 2026, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti dari Ruang Rapat Dinas BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.
Dalam arahannya, Khairil menegaskan bahwa PUG merupakan aspek penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan kesempatan serta manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
Menurut dia, penerapan PUG tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat sinergi, koordinasi, dan komitmen dalam menerapkan perspektif gender pada setiap kebijakan maupun kegiatan pembangunan.
“Pengarusutamaan Gender harus menjadi perhatian bersama. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen dan koordinasi agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat memberikan manfaat dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujar Khairil.
Ia berharap proses verifikasi lapangan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG di Provinsi Bengkulu.
Dengan penerapan perspektif gender, setiap program pembangunan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Bengkulu Gusti Miniarti serta Kepala BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Yuliswani.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Bengkulu terus mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dan merasakan manfaat pembangunan secara berkeadilan.
