Bengkulu-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar dialog bertajuk Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mendukung target nasional penurunan emisi serta penguatan ketahanan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi nasional menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.
“Pembangunan rendah karbon bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi transformasi ekonomi hijau yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada implementasi di daerah. Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, hingga APBD harus mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, isu perubahan iklim sangat relevan bagi masyarakat Bengkulu yang bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi jangan sampai pembangunan mengorbankan lingkungan. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 berubah menjadi Indonesia Cemas,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mewakili Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa Pemprov telah menindaklanjuti komitmen nasional melalui nota kesepahaman dengan Kementerian PPN/Bappenas pada 15 Agustus 2023 serta menetapkan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025.
“Kita harus menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dirasakan generasi sekarang dan mendatang,” ujarnya.
Melalui dialog ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci percepatan transformasi ekonomi hijau di Bengkulu menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang berkelanjutan.
Editor : Usmin
