Bengkulu-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu terus menyusun strategi dan inovasi dalam upaya pencegahan stunting. Salah satunya melalui dukungan anggaran penanganan stunting melalui Dana Desa (DD) 2023.
“Kita telah menghimbau kepada pemerintahan desa di Kabupaten Bengkulu Utara agar mendukung secara penuh pelaksanaan program prioritas nasional (Pro-PN) yaitu penanganan stunting. Dengan besaran mencapai 15 persen dari DD untuk penanganan stunting,” kata Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, saat menerima kunjungan kerja Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Senin, (8/5/2023).
Ia mengatakan, Bengkulu Utara memiliki 215 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Dari sejumlah desa itu akan mendukung program pencegahan stunting melalui DD sebesar 15 persen. Sehingga nantinya diharapkan dapat menekan prevalensi stunting masih terbilang tinggi.
“Maksimalkan anggaran yang ada dan menyesuaikan dengan aturan penggunaannya agar dapat bermanfaat dalam pembangunan ditengah masyarakat, pintanya.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 kasus stunting di Bengkulu Utara sebesar 22,8 persen. Melalui dukungan multi pihak diharapkan kasus tubuh kerdil akibat kekurangan gizi kronis dapat ditekan hingga mencapai sasaran 11,42 persen pada 2024 mendatang.
Mengimplementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pemerintah daerah setempat telah berkolaborasi bersama beberapa instansi teknis penanganan stunting baik intervensi spesifik maupun sensitif. Terdapat diantaranya Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya membatasi peluang peristiwa nikah usia anak, Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis dalam pencegahan stunting melalui intervensi spesifiknya.
Ia menambahkan, upaya lain dalam pencegahan stunting, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan mensosialisasikan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Agar sejumlah tokoh yang mengambil peran sebagai orangtua asuh anak atau keluarga stunting tersebut dapat memahami fungsi dan peran masing-masing bapak atau ibu asuh. Selain itu, akan memaksimalkan fungsi dari tim pendamping keluarga (TPK) yang ada di sejumlah desa.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, M.Iqbal Apriansyah, menyampaikan bahwa dalam percepatan penurunan stunting dibutuhkan keterlibatan semua pihak dan salah satunya adalah dengan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
“Program ini menjadi sebuah gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Yang terdiri dari orang perseorangan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha juga para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebuah gerakan gotong rayong yang dilakukan oleh individu atau pribadi masing-masing orangtua asuh untuk mengurangi beban keluarga berisiko stunting dengan menyalurkan bantuan berupa pemberian makanan tambahan gizi.
Berdasarkan konsep awalnya dimana gerakan gotong rayong yang bersumber dari pribadi masing-masing tokoh masyarakat sebagai orang tua asuh. Selain memaksimalkan peran dari BAAS, langkah strategis mencegah stunting, perlu memaksimalkan peran TPK dengan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting.
Bengkulu Utara terdapat sebanyak 220 tim yang tersebar di 215 desa dan lima kelurahan. Yang akan memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting di daerah tersebut. Keluarga berisiko stunting mencapai 97.372 keluarga yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu, demikian Iqbal.(irs)
