Bengkulu – Provinsi Bengkulu mencatatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 206,79, tertinggi secara nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan sektor pertanian daerah sekaligus momentum bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Penguatan sektor pertanian itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian untuk Mendukung Percepatan Tanam Padi melalui program Model Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (30/10). Rapat dibuka Wakil Gubernur Bengkulu Mian.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko Nugroho Dharmo, mengatakan tingginya NTP Bengkulu didukung sejumlah komoditas unggulan daerah, terutama karet dan kelapa sawit yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan.
“Tentu Provinsi Bengkulu sangat berperan dan berkontribusi positif melalui komoditas karet dan kelapa sawit sebagai produk unggulan daerah. Kalau kita lihat, NTP Bengkulu paling tinggi, yakni 206,79. Ini berdasarkan data yang dikeluarkan,” kata Eko.
NTP merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tersebut digunakan untuk melihat perkembangan daya beli dan kesejahteraan petani.
Selain membahas capaian NTP, rapat koordinasi tersebut mengevaluasi pelaksanaan program PM-AAS untuk mempercepat penanaman padi di Bengkulu.
Pemerintah menargetkan luas tanam padi melalui program tersebut mencapai 8.214 hektare. Hingga Oktober 2026, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) tercatat 1.171,37 hektare.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian melalui program PM-AAS. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan program, terutama memastikan kesiapan lahan dan percepatan tanam.
“Kami mengapresiasi Kementerian Pertanian RI dengan adanya program ini sebagai strategi baru. Saya berharap pemerintah kabupaten dan kota benar-benar hadir dan turun langsung ke lapangan, bukan hanya di balik meja. Kita harus mengawal kegiatan ini secara optimal,” ujar Mian.
Menurut Mian, pencapaian target percepatan tanam membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani. Pendampingan serta pengawasan langsung di lapangan juga diperlukan agar program berjalan sesuai sasaran.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BBRMP Bengkulu Shanora Yuliasari, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Bengkulu Sahranudin, Kepala BBPKH Cinagara Inneke Kusumawati, Penjabat Swasembada Pangan Bengkulu Andi M. Idil Fitri, Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita, serta Manager Penjualan Pupuk Wilayah Jambi dan Bengkulu Yogihandra.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap penguatan koordinasi dan optimalisasi peran penyuluh dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mempercepat perluasan areal tanam, serta menjaga kesejahteraan petani. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program swasembada pangan nasional.
