Mayoritas Fraksi DPRD Bengkulu Tengah Setujui RAPBD 2027

oleh -39 Dilihat

BENGKULU TENGAH, HARAPAN BARU – Mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Namun, Fraksi NasDem meminta pengambilan keputusan ditunda hingga seluruh tahapan pembahasan dan harmonisasi anggaran diselesaikan.

Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027 di Aula Gunung Bungkuk DPRD Bengkulu Tengah, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Tengah Fepi Suheri dan dihadiri Bupati Rachmat Riyanto, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Enam fraksi, yakni PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, Golkar, serta gabungan Hanura dan PKS, menyatakan persetujuan terhadap RAPBD 2027.

Sementara itu, Fraksi NasDem meminta pembahasan dilanjutkan melalui komisi bersama OPD mitra kerja, kemudian dilakukan harmonisasi dan finalisasi oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pandangan akhirnya, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait arah kebijakan anggaran daerah.

Beberapa di antaranya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke desa, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ketua DPRD Bengkulu Tengah Fepi Suheri mengatakan, pandangan akhir fraksi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sekaligus bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurut dia, kritik, saran, dan rekomendasi dari setiap fraksi perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Rachmat Riyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD. Ia menyatakan masukan dan rekomendasi legislatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rachmat mengatakan, pemerintah daerah sependapat bahwa peningkatan PAD perlu menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Langkah yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta perbaikan pelayanan pemungutan pendapatan daerah.

Ia mengakui, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat.

“Keterbatasan kemampuan fiskal bukan alasan untuk mengurangi semangat pembangunan, melainkan tantangan bagi kita untuk menyusun anggaran secara lebih terukur, selektif, dan tepat sasaran,” kata Rachmat.

Ia juga mengajak legislatif dan eksekutif memperkuat sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Menurut Rachmat, setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

Dengan demikian, APBD dapat menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Tengah.(MC)

 

Editor. : Usmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.