BPK Periksa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bengkulu, Sekda Minta OPD Kooperatif

oleh -4 Dilihat

BENGKULU -HARAPAN BARU– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan serta penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pemeriksaan diawali dengan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11).

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar 35 hari, terhitung hingga 19 Desember 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu diminta mempersiapkan dokumen dan memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa.

Herwan Antoni mengatakan, entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan untuk menilai tingkat kepatuhan OPD dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.

“Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Herwan.

Ia menegaskan, seluruh kepala OPD telah diinstruksikan agar kooperatif dan membantu kelancaran proses pemeriksaan, terutama dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan tim BPK.

Selain itu, OPD juga diminta memberikan penjelasan dan klarifikasi serta mendampingi tim pemeriksa apabila diperlukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan,” jelasnya.

Menurut Herwan, keterbukaan dan kerja sama seluruh OPD sangat diperlukan agar pemeriksaan berjalan efektif serta menghasilkan evaluasi yang objektif. Pemeriksaan lapangan juga menjadi bagian penting untuk mencocokkan dokumen administrasi dengan realisasi pekerjaan.

Ia berharap seluruh OPD memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diminta tim BPK hingga pemeriksaan selesai pada 19 Desember mendatang.

Melalui pemeriksaan tersebut, Pemprov Bengkulu berharap kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin meningkat, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Herwan menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih optimal serta hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

Editor. : Usmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.