Bengkulu-Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri mengatakan, Industri Kecil Menengah (IKM) mampu berkontribusi untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Isnan Fajri ketika membuka rapat kerja nasional (Rakornas) dalam Penyusunan Program Pembinaan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka Tahun 2025, di Bengkulu, Rabu (29/5/2024).
Bahkan, sektor industri ini merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional. Hal tersebut pasti memberikan sumbangsih kenaikan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
“Jadi, pembinaan IKM sangat dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi nasional, khususnya Bengkulu, secara tidak langsung dengan Bengkulu jadi tuan rumah dalam acara ini sudah meningkatkan perekonomian, seperti perhotelan, penerbangan dan usaha menengah yang ada di Bengkulu,” kata Isnan.
Ia menambahkan, Kemenperin terus berupaya menjaga kepercayaan sektor industri terhadap kondisi ekonomi yang ada di Bengkulu dengan terus mengoptimalkan kinerja jajarannya. Sehingga nanti perekonomian Bengkulu akan lebih meningkat sesuai dengan poin kinerja dari Kemenperin.
“UMKM Bengkulu saat ini telah dilakukan pembinaan secara terus menerus, kemarin 30 UMKM kita sudah dibina bank Indonesia dan sudah diikut sertakan dalam pameran di Malaysia dan kemarin juga kita ikutkan di Solo. Pembinaan ini akan terus berlanjut sesuai dengan target kita provinsi Bengkulu,” terang Isnan.
“Kami berharap ada sinergi antara arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2025 mendatang dan perencanaan yang semakin terstruktur komprehensif, sehingga bisa dirasakan masyarakat provinsi Bengkulu,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengatakan, untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dibutuhkan wirausaha baru.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Ditjen IKMA turut berkontribusi melalui tiga strategi besar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan IKM 2025.
“Pertama itu perlu perencanaan yang matang, kedua penyusunan target yang akurat dan yang terakhir bersinergi dengan pemangku kepentingan seperti pihak swasta dan sebagainya,” jelasnya.
Kebijakan itu, lanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transpormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. “Sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi dan tujuh program nasional,” demikian Reni.
Adapun tujuh program nasional tersebut, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Selanjutnya membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana dan perubahan kklim, memperkuat stabilitas Polhukamham dan Transformasi Pelayanan Publik.(min)
