Bengkulu-Bupati Seluma Erwin Octavian, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemkan Seluma, khususnya instansi terkait langsung agar membuat program dan langkah nyata upaya penurunan stunting di daerah ini.
Ia mengatakan, untuk kemajuan dalam penanganan stunting harus dilengkapi data valid, termasuk peta potensi stunting di Kabupaten Seluma, sehingga akan memudahkan bekerja dalam menekan kasus stunting.
“Kita harus memetahkan lokus, dan penyebab terjadinya stunting. Soalnya, stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor seperti kekurangan gizi, tapi cukup banyak penyebabnya lainnya, maka harus ada data akuran untuk melakukan program stunting tersebut,” kata Bupati Seluma, Erwin, ketika membuka Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting, di Seluma, Rabu, (27/7/2022).
Dijelaskan, angka stunting di Kabupaten Seluma, saat ini masih tergolong tinggi sebanyak 24,7 persen (SSGI) 2021, sehingga perlu adanya pemetaan lokasi dan tindakan konvergensi atau gotong royong lintas sektor..
“Setiap instansi harus memiliki program kerja dalam menurunkan stunting, dan adanya pelaporan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing dinas atau lembaga pemerintah. Jika hal ini tidak berjalan maka program prioritas nasional ini masih pada rutinitas,” ujarnya.
Desa Fokus Stunting
Erwin menambahkan, pada tahun ini (2022) Pemkab Seluma, telah menetapkan sebanyak 35 desa lokasi fokus penanganan stunting, dan pada tahun 2023 mendatang akan ditambah menjadi 46 desa lokus. Rembuk stunting dibuka langsung Bupati Erwin, dihadiri Wakil Bupati Seluma, Gustianto, para kepala desa lokus stunting Seluma, dan instansi teknis terkait kasus penurunan stunting di Kabupaten Seluma.
Sementara itu, Wakil Bupati Seluma juga sekaligus selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) daerah ini, Gustianto mengatalan, pemerintah daerah selain mengintervensi spesipik bagi anak stunting dengan peningkatan asupan gizi juga mengintervensi keluarga kategori berisiko stunting yang tersebar di 202 desa dan kelurahan.
Terhadap keluarga berisiko telah dilakukan intervensi sensitif secara kolaboratif, konvergensi sejumlah lembaga dan dinas instansi pemerintah. Guna tercapainya hal tersebut, pemerintah daerah menggelar rembuk stunting untuk menjalin komitmen bersama dalam mengatasi stuntin di tengah masyarakat.
Dalam rembuk itu telah disepakati komitmen bersama dalam melaksanakan lima point penting perlu dilakukan secara multi pihak. Pelaksanaan program penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya beberapa pihak saja.
Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemkab Seluma, sepakat memetahkan program kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan penurunan stunting hingga ke tingkat desa.
Dalam kesepakatan bersama yang diteken sejumlah pejabat lembaga teknis itu, terdapat juga kemupakatan untuk melaksakan pertemuan daerah percepatan penurunan stunting bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah hingga tingkat desa.
Sepakat mengumpulkan data keluarga berisiko stunting, balita stunting dan memperbaiki managemen data dengan memaksimalkan program penurunan stunting. “Yang amat diperlukan dalam penananan stunting harus ada kepedulian seluruh elemen terhadap pembangunan kependudukan dalam upaya menuju keluarga yang berketahanan,” ujarnya.(rs)
