BPKP Bengkulu Gelar Warkshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD dan BUMDes

oleh -25 Dilihat
BPKP Bengkulu memberikan penghargaan kepada pelaku dan pengelola BUND, BLUD dan BUMDes di Bengkulu, Selasa 12 November 2024.(Foto-Humas Pemprov Bengkulu)
BPKP Bengkulu memberikan penghargaan kepada pelaku dan pengelola BUND, BLUD dan BUMDes di Bengkulu, Selasa 12 November 2024.(Foto-Humas Pemprov Bengkulu)

Bengkulu- Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melaksanakan Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes dalam upaya meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes, agar lebih optimal dalam mendukung kinerja yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kompetensi pimpinan dan auditor inspektorat daerah dalam fungsi assurance dan consulting di wilayah Provinsi Bengkulu.

Acara Warkshop pengelola BUMD, BLUD dan BUMDes ini dibuka Asisten II Pemprov Bengkulu, Raden Ahmad Deni, di bertempat di Aulah BPKP Bengkulu, Selasa (12/11/2024).

Hadir pada acara ini perwakilan dari Bank Bengkulu, Dinas PMD Provinsi Bengkulu, RSUD M Yunus Bengkulu, Universitas Islam, Perumda Tirta Hidayah, dan instansi terkait lainnya.

Denny menyoroti lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, dan BUMDes, termasuk pemahaman demografi, penentuan peluang pasar yang tepat, serta sinergi dengan OPD untuk mendukung program pemerintah.

“Pemerintah Provinsi berharap melalui workshop ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi dan desa,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho menekankan, peran BPKP dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah, khususnya BUMD, BLU, dan BUMDes.

“Tantangan utama yang kita hadapi adalah menjaga akuntabilitas data, pengelolaan SDM, serta regulasi yang belum optimal, ditambah akses pasar yang terbatas. Karena itu, BPKP mendorong adanya pengawasan kolaboratif antar-sektor guna memperbaiki tata kelola dan kinerja di daerah,” ujarnya.

Faisal menambahkan, BPKP terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLUD, dan BUMDes demi meningkatkan sinergi dan komitmen, sehingga mereka dapat beroperasi lebih efektif ke depannya.

Ia mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDes, demi kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap BUMD, BLUD, dan BUMDes di Provinsi Bengkulu dapat memperbaiki tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha, sehingga bisa lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan PAD,” demikian Faisal.

Reporter     : Usmin

Editor          : M Rareza Rebi Aldo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.