Bengkulu- Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama anggota Komisi IX DPR-RI masih tetap turun ke sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Bumi Rafflesia ini untuk mensosialisasikan pencegahan stunting kepada masyarakat.
Pada minggu ketiga Juli 2024, BKKBN dan Komisi IX DPR-RI melakukan kampanye pencegahan stunting di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang merupakan wilayah perbatasan Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan sasaran prioritas keluarga berisiko stunting (KRS) di tersebut.
“Kampanye pencegahan stunting di wilayah perbatasan ini sebagai langkah menyisir wilayah-wilayah rentan terhadap kasus stunting dengan menyasar sebanyak 350 orang peserta dari berbagai kelompok rentan, di antaranya remaja, ibu hamil, menyusui dan keluarga yang memiliki balita dan lansia.
Selain kampanye stunting dalam kesempatan sama juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan setiap peluang untuk membangun ketahanan keluarga.
Kepala Pewakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari kepada wartawan, di Bengkulu, Rabu (24/7/20024) mengatakan, kegiatan kampanye stunting bersama anggota Komisi IX DPR-RI dari dapil Bengkulu, Elva Hartati, di Kelurahan Babatan guna memberikan edukasi kesehatan kepada warga agar balita mereka terhindar tumbuh kerdil alias gagal tumbuh.
Dalam acara sosialisasi stunting tersebut, tampak hadir Camat Sukaraja dan Kelurahan Babatan serta ratusan masyarakat. “Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Kondisi gangguan pertumbuhan sebenarnya dapat dicegah,” ujarnya.
Zamhari menambahkan, ada beberapa cara mencegah stunting yang dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa upaya, selain pengasuhan sejak janin dalam kandungan. Orang tua memastikan anak mendapat asupan gizi berimbang, makan buah dan sayur yang sehat, serta mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia dua tahun.
Ia mengajak pemerintah setempat untuk memberdayakan secara maksimal kader yang ada di desa. Baik kader KB desa maupun kader tim pendamping keluarga. Tiap desa terdapat tiga personel kader TPK yang terdiri unsur kader PKK desa, bidan desa dan kader KB desa.
“Kader yang ada di tingkat desa/kelurahan dapat diberdayakan oleh pemerintahan desa/kelurahan, dengan peran dan fungsinya dapat memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga kelompok berisiko stunting,” tambahnya.
Melalui aksi nyata berbagai komponen masyarakat dan pemerintah, maka diyakini pencegahan stunting dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Reporter : Eka Agutin
Editor : M Rareza Rebi Aldo
