BENGKULU, HARAPAN BARU – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu menemukan dugaan praktik pungutan dalam penyelenggaraan pendidikan di TK Pembina 1 Kota Bengkulu.
Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Ombudsman terhadap pengelolaan biaya pendidikan di sekolah tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Bustari Tasdii, mengatakan investigasi dilakukan berdasarkan informasi dan laporan masyarakat serta pemberitaan media.
Pemeriksaan difokuskan pada dugaan pungutan berupa uang pendaftaran, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dan biaya kegiatan lainnya.
Berdasarkan hasil investigasi, pihak sekolah diduga menarik sejumlah biaya kepada orang tua siswa, di antaranya biaya pendaftaran, SPP bulanan, serta biaya untuk kebutuhan sekolah seperti paket seragam, alat tulis, dan kegiatan tahunan.
Pihak sekolah disebut menggunakan alasan bahwa pungutan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama orang tua siswa. Sementara itu, dana SPP diklaim digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah.
Namun, Ombudsman menegaskan bahwa pengumpulan dana pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menjadi pungutan yang bersifat wajib serta membebani orang tua peserta didik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu juga menegaskan bahwa pungutan SPP maupun biaya masuk di satuan pendidikan negeri tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan aturan.
Meski demikian, sekolah tetap dapat menerima sumbangan dari orang tua atau masyarakat sepanjang bersifat sukarela, tidak mengikat, serta didasarkan pada kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan.
Ombudsman memberikan waktu 30 hari kepada pihak sekolah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, termasuk mengembalikan dana pungutan yang dinilai tidak sesuai ketentuan kepada orang tua siswa.
Ombudsman berharap persoalan tersebut menjadi perhatian seluruh penyelenggara pendidikan agar pengelolaan biaya pendidikan berjalan transparan dan tidak memberatkan masyarakat.
Editor : Usmin









