Bengkulu– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, Bengkulu dalam mengatasi persoalan kependudukan khususnya stunting untuk ditekan hingga pada titik sasaran 13,1 persen pada 2024 mendatang.
Untuk itu, Wakil Bupati Kepahiang, Zurdi Nata minta pemerintah desa (pemdes) di daerah ini dapat mengalokasikan dana desa (DD) setiap desa sebesar 5 persen per tahunnya.
Hal ini diminta mengingat waktu tersisa dua tahun lagi dalam penanganan stunting secara nasional, dimana ditargetkan penurunan kasus stunting hingga 2024 mendatang sebesar 24 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dengan prevalensi stunting sebesar 22,9 persen (SSGI) 2021, akan menekan kasus stunting pada 2022 sebesar 19,52 persen dan tahun 2023 sebesar 16,29 persen serta tahun 2024 pada sebesar angka 13.1 persen.
Melihat waktu singkat itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Kepahiang, Zurdi Nata sekaligus Wakil Bupati Kepahiang, meminta kepada segenap jajaran pemerintah terkait untuk bergandeng dan bersinergi dalam mengatasi stunting yang merupakan program prioritas nasional tersebut.
Dukungan APBDP 2022
Pada 2022 pemerintah setempat, akan memberikan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2022 serta mengajak pemerintahan desa agar mengalokasikan melalui dukungan Dana Desa (DD) setiap tahun berjalan.
“Pemerintah desa agar dapat mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting minimal sebesar 5 persen per tahun bagi setiap desa,” kata Ketua TP2S Kabupaten Kepahiang, Zurdi Nata kepada wartawan usai rembuk stunting di Kabupaten Kepahiang, Senin, (25/7/2022).
Dijelaskan, pihaknya menggelar rembuk stunting tingkat kabupaten ini, setelah dilaksanakan tingkat desa, kecamatan dan tindaklanjutnya hingga ke tingkat kabupaten ini, agar menghasilkan langkah-langkah strategi baik kebijakan hingga anggaran.
“Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas serimonial saja, dan tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat,” kata Zurdi Nata.
Salah satu out put dari rembuk itu menghasilkan kesepakan bersama dan menyimpulkan agar pemerintah daerah mendukung anggaran melalui APBDP dan DD. Dalam pengalokasian pada DD telah diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu sebabagi acuan Pemkab Kepahiang mengalokasikan DD,” sebut Wabup.
Kabupaten Kepahiang dengan delapan kecamatan terdapat 105 desa dan 12 kelurahan telah dibentuk lembaga independen pendukung penurunan stunting, seperti TP2S hingga tingkat desa dan tim pendamping keluarga (TPK). Dari jumlah desa sebanyak itu, ditetapkan sebanyak 15 desa tersebar di lima kecamatan sebagai lokasi fokus penanganan stunting tahun 2022.
Adapun lima kecamatan fokus stunting, yakni Kecamatan Tebat Karai sebanyak lima desa, Kabawetan satu desa, Kecamatan Bermani Ilir sebanyak lima desa, Kecamatan Seberang Musi dua desa dan Merigi terdapat satu desa lokus stunting.
Acara Rembuk stunting yang mengangkat tema Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Konvergensi Lintas Sektor yang berlangsung akhir Juli ini, dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Hidayatullah Syahid, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, diwakili, Hisbah Varina dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) teknis dalam penanganan stunting.
Melalui dukungan dan kerja kolaborasi lintas sektor tersebut, kita optimistis pelaksanaan program pembangunan kependudukan di Kepahiang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam penanganan stunting dapat mencapai zero stunting pada 2030, demikian Zurdi Nata. (rs)
